Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.
Selain perpanjangan penempatan dana tersebut, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menilai kebijakan itu relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Menurut dia, ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan diperlukan agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama untuk mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.
“Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan,” ujar Elvi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah perlu diiringi tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.
“Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian,” tegasnya.
Elvi juga mendorong agar evaluasi implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut. Dengan evaluasi tersebut, pemerintah dinilai dapat memastikan kebijakan memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Elvi, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Ia berharap, dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara dapat memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
