Aktivitas safari politik yang intens dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah purna tugas memicu perbincangan di kalangan pengamat tata kelola pemerintahan. Pakar Manajemen Publik Nandang Sutisna menilai fenomena itu mencerminkan persoalan klasik dalam kepemimpinan publik nasional, yakni kegagalan membedakan kekuatan personal dengan kekuatan sistem.
Menurut Nandang, sebagian mantan pemimpin kerap terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “Leadership Delusion”. Dalam perspektif manajemen publik, istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika seorang mantan pemimpin meyakini secara berlebihan bahwa seluruh keberhasilan selama menjabat murni merupakan hasil kapasitas pribadinya.
Padahal, kata Nandang, keberhasilan jabatan publik pada skala negara merupakan produk kolektif dari ekosistem kekuasaan yang kompleks. “Kemenangan dan keberhasilan tersebut lahir dari kombinasi dukungan institusi, partai politik, kekuatan koalisi, mesin birokrasi, serta legitimasi publik yang melekat pada jabatan (posisional),” ujar Nandang dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).
Ia juga menekankan bahwa figur individu tidak pernah berdiri sendiri dalam kontestasi politik. Nandang menilai konteks politik saat ini telah berubah karena Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan negara, tidak lagi mengendalikan birokrasi, dan tidak lagi didukung oleh mesin politik lama. “Hari ini konteks politik telah berubah secara fundamental. Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan negara, tidak lagi mengendalikan birokrasi, dan tidak lagi didukung oleh mesin politik lama (PDIP),” tegasnya.
Nandang kemudian memperingatkan risiko “overestimating personal influence”, yakni kecenderungan pemimpin melebih-lebihkan pengaruh dirinya setelah meninggalkan jabatan. Ia menilai anggapan bahwa pengaruh pribadi Jokowi cukup untuk membawa partai baru seperti PSI menjadi kekuatan nasional perlu diuji secara objektif berdasarkan realitas terkini.
“Sejarah menunjukkan yang sering kali hilang pascajabatan bukan kapasitas pemimpinnya, melainkan ekosistem kekuasaan yang dahulu menopangnya,” tambah Nandang.
Poin lain yang disorot Nandang adalah menguatnya orientasi politik keluarga. Ia menegaskan bahwa berpolitik merupakan hak konstitusional, namun konsentrasi energi seorang mantan kepala negara untuk memperluas pengaruh keluarga dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat.
“Dari perspektif etika politik, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kepentingan keluarga lebih dominan daripada kepentingan pelembagaan demokrasi. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap prinsip meritokrasi,” jelasnya.
Nandang menilai warisan seorang negarawan tidak hanya diukur dari capaian saat berkuasa, tetapi juga dari kemampuan untuk melepaskan kekuasaan atau the art of letting go. Menurutnya, pemimpin perlu memahami kapan memimpin dan kapan memberi ruang bagi generasi berikutnya.
“Negarawan tahu kapan harus memimpin dan kapan memberi ruang bagi generasi berikutnya. Pemimpin yang terus berusaha mempertahankan pengaruh setelah masa jabatannya berakhir justru berisiko mengurangi nilai historis dari keberhasilan yang pernah ia bangun,” tuturnya.
