Jakarta — Pakar media sosial Ismail Fahmi mengungkap dugaan pergeseran narasi yang terjadi secara terstruktur di media sosial, yang mengarahkan publik untuk berdemo di DPR dan melampiaskan amarah kepada sejumlah pihak. Pernyataan itu disampaikan Ismail saat dihadirkan dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Ismail memberikan keterangan dalam Sidang Bersama Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli terkait rangkaian insiden pasca Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Peristiwa tersebut turut menyeret nama beberapa anggota DPR, di antaranya Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.
Dalam pemaparannya, Ismail menyebut pihaknya menemukan informasi pada 10 Agustus 2025 bahwa akan ada demonstrasi buruh pada 25 Agustus. Namun, ia mengamati adanya perubahan arah narasi mulai 14 Agustus di sejumlah platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter.
“Yang kami analisis adalah, kami menemukan pada tanggal 10 Agustus, memang akan ada demo buruh di tanggal 25 (Agustus). Namun saya perhatikan tanggal 14 mulai ada di TikTok, Instagram, Twitter, arahan-arahan tertentu. Saya lihat ini kok bukan dari buruh ya? Biasanya mulai diarahkan ke DPR,” kata Ismail dalam persidangan MKD DPR RI, Senin (3/11).
Ismail juga menyampaikan bahwa tren narasi terkait demonstrasi di DPR meningkat pesat dalam beberapa hari berikutnya, terutama pada 19–25 Agustus 2025. Ia menduga penggiringan opini dilakukan sejak awal dan melibatkan akun-akun anonim yang memanfaatkan momentum.
“Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan. Oleh akun siapa? Ya tadi, oleh akun-akun anonim juga memang, gitu. Dan ini seperti memanfaatkan momen,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perhatian lembaga negara terhadap isu-isu liar yang berkembang di media sosial, termasuk perlunya klarifikasi cepat ketika muncul informasi yang dinilai tidak tepat.
“Ini yang harus kita perhatikan ke depan, ketika ada sebuah isu yang kita rasa tidak pas, kita harus segera klarifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, MKD DPR RI mulai menggelar sidang terkait kasus lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Sidang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, dengan menghadirkan sejumlah saksi.
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mencari titik terang atas rangkaian peristiwa yang menjadi perhatian publik pada periode 15 Agustus hingga 3 September 2025, yang berkaitan dengan penonaktifan kelima anggota DPR tersebut.
“Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” kata Dek Gam saat membuka sidang.
Dalam sidang tersebut, MKD turut mengundang sejumlah saksi dan ahli, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada sidang tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, serta Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.
