Pakar Psikologi Politik UI Menilai Pidato Megawati Isyaratkan Kekecewaan dan Tuntutan Loyalitas

Pakar Psikologi Politik UI Menilai Pidato Megawati Isyaratkan Kekecewaan dan Tuntutan Loyalitas

Jakarta — Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Dewi Haroen, menilai pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres IV PDIP memuat pesan tersirat berupa kekecewaan sekaligus tuntutan loyalitas kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam diskusi Polemik bertajuk “Penumpang Gelap di Tikungan” di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015), Dewi menggambarkan perasaan Megawati sebagai “sakitnya di sini” sambil menunjuk dada. Menurutnya, Megawati merasa telah memberikan mandat kepada Jokowi sebagai “petugas partai” untuk menjalankan agenda Trisakti sesuai konstitusi.

“(Baginya) Kalau nggak ada Mega, Pak Jokowi nggak jadi,” ujar Dewi, menjelaskan sudut pandang Megawati.

Dewi juga menilai ada kenyataan lain yang dinilainya pahit bagi Megawati, yakni munculnya dukungan publik yang menginginkan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Ia menyebut popularitas Jokowi di internal dan di mata masyarakat memunculkan persepsi bahwa Jokowi dianggap lebih layak memimpin PDIP dibanding Megawati maupun keturunan Soekarno.

“Sekarang rakyat ramai seharusnya yang jadi ketua PDIP itu Pak Jokowi, sehingga sakitnya tuh di sini,” kata Dewi. Ia menambahkan, dari gestur dan tekanan suara Megawati, tersirat rasa kecewa tersebut.

Selain itu, Dewi membaca pidato Megawati yang dibacakan pada Kamis (9/4) di Sanur, Bali, juga menyinggung pembagian porsi kedudukan bagi partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK seperti NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI, yang dinilai lebih besar dibanding partai oposisi. Menurutnya, hal itu dapat dipahami sebagai bentuk terima kasih atas dukungan yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden.

“Bagaimana pun Pak Jokowi harus membagi dan berterima kasih ke orang-orang ini dengan memberi kekuasaan atau kedudukan. Tapi dari pidato Bu Mega porsi terbesar pendukung kan dari PDIP, jadi sebagai orang Jawa seharusnya porsi terbesar kan harusnya ada di PDIP,” ujar Dewi.

Dewi juga menyoroti hambatan komunikasi antara PDIP dan Istana. Ia menyebut akses komunikasi dinilai terhambat dan pihak-pihak yang bersuara di lingkungan Istana memiliki keterkaitan yang lemah dengan PDIP.

“Apalagi sekarang ke istana komunikasi sangat terhambat. Orang-orang yang bersuara di istana kaitannya lemah dengan PDIP,” tutup Dewi.