Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang mengkritik ucapan Presiden Prabowo Subianto terkait demonstrasi bayaran. Viva menilai pernyataan Prabowo merupakan bentuk keprihatinan atas praktik politik uang yang dinilai mencemari ruang publik.
“Menurut PAN, pernyataan Presiden Prabowo yang menyoroti masih adanya demo bayaran adalah bentuk keprihatinan Presiden bahwa aspirasi rakyat di ruang publik telah dinodai oleh praktik politik uang,” kata Viva saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Viva menegaskan praktik tersebut tidak baik bagi kehidupan demokrasi dan harus dihentikan. Ia juga menyebut pihak-pihak yang merusak gerakan moral seharusnya diproses secara hukum.
“Hal ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi dan harus dihentikan dan bagi oknum yang mengotori gerakan moral itu harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Selain itu, Viva menyatakan Prabowo terbuka terhadap kritik. Namun, ia menekankan agar substansi kritik tidak dirusak oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
“Justru kritik akan menjadi vitamin dan obat kuat bagi tubuh pemerintah. Tapi jangan merusak substansi kritik, terutama yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa sebagai kelompok pemuda terpelajar, yang menjadi komponen penting dari transformasi bangsa,” kata Viva.
Ia melanjutkan, “Moral force dari gerakan mahasiswa sebagai bentuk kritik konstruktif mesti dijaga dan dirawat kesuciannya agar tidak disusupi oleh penumpang gelap yang memiliki agenda politik tertentu, di luar tuntutan gerakan mahasiswa.”
Viva juga menyampaikan pesan kepada Ganjar bahwa pemerintah, menurutnya, sedang berupaya mewujudkan janji politik dan Asta Cita Presiden. “Untuk Mas Ganjar, pemerintah sedang terus bekerja keras dan fokus untuk mewujudkan janji dan Asta Cita Presiden dalam kehidupan nyata. Terima kasih doanya, Mas Ganjar,” ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Ganjar mengatakan tidak semua demonstrasi merupakan aksi bayaran dan menilai bila ada pihak yang membiayai demonstrasi, sebaiknya dibuka kepada publik serta diproses secara hukum.
“Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar saat dihubungi, Kamis (25/6).
Ganjar menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan yang berujung polemik. Ia menegaskan tidak tepat jika semua demonstrasi dicap sebagai aksi bayaran.
“Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik,” ucapnya.
“Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks,” lanjut Ganjar.
