Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025. Pembahasan tersebut menempatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai salah satu fokus utama evaluasi.
Dalam proses pembahasan, sejumlah OPD disebut mendapat sorotan keras. Pansus menekankan bahwa transparansi dalam pelaporan dan penyampaian data menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam evaluasi LKPJ.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Halmahera Tengah menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
