TARAKAN – Upaya mendorong keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan dalam uji petik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Tarakan. Panitia khusus (pansus) DPRD Tarakan menekankan pentingnya percepatan akses layanan informasi digital, khususnya melalui website resmi pemerintah daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Dalam pembahasan uji petik tersebut, pansus menilai akses yang cepat dan mudah terhadap kanal informasi resmi menjadi bagian penting dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pansus meminta agar upaya pembenahan dan percepatan akses pada website serta JDIH dapat segera ditindaklanjuti.

Uji petik LKPj merupakan bagian dari rangkaian evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk aspek pelayanan informasi publik. Sorotan terhadap transparansi digital ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.