Sejumlah pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan keluhan terkait mandeknya proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kondisi tersebut dinilai berimbas pada iklim investasi di daerah.
Keluhan itu disampaikan dalam pertemuan silaturahmi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan forum untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Mandeknya RTRW disebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program dan rencana pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan masuknya investasi. Pemerintah daerah menilai kepastian tata ruang diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih jelas.
