JAKARTA — Pengembangan bandara di Indonesia dinilai tidak cukup hanya membangun landasan pacu dan terminal. Pemerintah menyiapkan empat langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan kebandarudaraan, mulai dari sinkronisasi tata ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang.
Empat langkah tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/6/2026).
Ossy menyatakan Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola kebandarudaraan nasional melalui aspek pertanahan dan tata ruang. Dukungan tersebut, kata dia, dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional.
Adapun empat langkah yang disiapkan meliputi sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, Ossy menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan juga memerlukan integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Menurut dia, integrasi tersebut mencakup data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah agar pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut, Ossy juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal pembangunan. Ia menyebut pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menko IPK AHY mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor. Ia berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berpartisipasi aktif agar pengelolaan kebandarudaraan nasional semakin terintegrasi.
Dengan sinergi tersebut, AHY optimistis kualitas layanan dan daya saing bandara di Indonesia dapat terus meningkat sekaligus memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, industri kreatif, hingga kesejahteraan masyarakat.
