Penerapan model pemerintahan lokal dua tingkat dinilai memperkuat kapasitas pemerintahan di daerah, terutama pada tingkat komune/kelurahan, seiring pelaksanaan desentralisasi, pendelegasian kewenangan, dan transformasi digital. Sejumlah daerah menilai model ini membantu meningkatkan peran pemerintah tingkat komune dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta melayani masyarakat dan pelaku usaha.
Meski demikian, pelaksanaannya juga memunculkan sejumlah kendala yang dinilai perlu diteliti dan disempurnakan. Kesulitan terutama muncul pada fase transisi awal, ketika ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tuntutan tata kelola di tingkat komune berkembang cepat, sementara kerangka kelembagaan, prosedur kerja, mekanisme koordinasi, sistem data bersama, sumber daya manusia, serta prasyarat implementasi masih dalam proses penguatan dan penyelarasan.
Sekretaris Komite Partai sekaligus Ketua Dewan Rakyat Kelurahan Duong Noi (Hanoi), Can Thi Viet Ha, menyebut perluasan kewenangan di tingkat kecamatan/kelurahan mendorong peningkatan proaktivitas dalam penyelesaian masalah. Namun, ia menilai di beberapa tempat, volume tugas yang bertambah lebih cepat dibanding kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan data, dan infrastruktur teknis, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan.
Ha juga menyoroti pembangunan, koneksi, berbagi, serta pemanfaatan basis data nasional dan basis data sektoral yang belum sepenuhnya tersinkronisasi. Sejumlah proses kerja masih berjalan di berbagai platform, yang dinilai membuat hasil kepemimpinan, manajemen, dan pelayanan publik belum memuaskan. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bagian dari tantangan transisi pada tahap awal penerapan model baru dan perlu ditangani lebih lanjut.
Di Da Nang, Cao Thi Huyen Tran—anggota Komite Partai Kota, Sekretaris Partai, sekaligus Ketua Dewan Rakyat Kelurahan Hai Chau—menyampaikan bahwa aparatur di tingkat kelurahan harus menangani banyak tugas dan persoalan profesional yang langsung berkaitan dengan kehidupan warga, sehingga beban kerja dapat menjadi berlebihan. Ia juga menilai sejumlah peraturan dan pedoman belum tersinkronisasi, desentralisasi dan pendelegasian kewenangan belum menyeluruh, serta alokasi sumber daya masih terbatas.
Tran turut menyinggung infrastruktur data yang belum saling terhubung dan tersinkronisasi, serta fakta bahwa sebagian warga masih memiliki akses terbatas terhadap layanan digital.
Sementara itu, Sekretaris Komite Partai dan Ketua Dewan Rakyat Komune Van Son (Provinsi Phu Tho), Nguyen Duy Tu, menyebut tantangan utama di wilayahnya berkaitan dengan kondisi geografis yang luas, akses transportasi yang sulit, dan sebaran penduduk yang terpencar. Di sisi lain, infrastruktur digital serta infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata dinilai belum memenuhi kebutuhan. Ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia berkualitas, serta jumlah aparatur pada beberapa bidang khusus yang masih sedikit.
Dalam konteks transformasi digital, Tu menilai standardisasi data, pengorganisasian, dan digitalisasi arsip tertentu masih menemui hambatan karena belum adanya pedoman terpadu untuk beberapa jenis arsip. Selain itu, koneksi, berbagi, dan pemanfaatan data antarsistem dinilai perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pada platform data digital ke depan.
Dari Komune Duc Trong (Provinsi Lam Dong), Sekretaris Komite Partai sekaligus Ketua Dewan Rakyat setempat, Tran Trung Hieu, menyampaikan bahwa kualitas aparatur belum merata. Sebagian dinilai memiliki kapasitas dan keterampilan terbatas, lambat beradaptasi dengan model baru, sementara desentralisasi yang kuat membuat tugas tambahan meningkat. Ia juga menilai alokasi sumber daya belum sebanding dengan volume pekerjaan, sehingga menyulitkan upaya stabilisasi, perekrutan, dan pengembangan aparatur di tingkat akar rumput.
Sejumlah daerah menilai penguatan model pemerintahan lokal dua tingkat memerlukan peningkatan peran dan kualitas kepemimpinan komite Partai, serta efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Mereka juga menekankan perlunya memperjelas tanggung jawab pimpinan terkait hasil pelaksanaan tugas, menerapkan “enam prinsip yang jelas” dalam pelaksanaan, serta memperketat disiplin dan ketertiban administrasi agar pelaksanaan kerja di tingkat kecamatan/kelurahan berjalan serentak dan lancar.
Selain itu, perhatian besar diarahkan pada pembangunan tim pejabat dan pegawai negeri sipil yang memiliki kualitas, kemampuan, dan reputasi sepadan dengan tanggung jawab yang diemban.
Dalam rekomendasinya, Ha meminta Pemerintah Pusat terus mengarahkan peninjauan dan penyempurnaan regulasi agar terdapat keselarasan antara kewenangan, posisi pekerjaan, prosedur operasional, sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta mekanisme inspeksi dan pengawasan. Ia juga mendorong perhatian terhadap mekanisme tata kelola di kawasan perkotaan yang berkembang cepat, termasuk pengkajian kriteria yang mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat urbanisasi, beban kerja, dan karakteristik tiap jenis kecamatan/kelurahan sebagai dasar penempatan personel dan alokasi anggaran.
Ha juga menekankan pentingnya rangkuman pengalaman praktis dan replikasi model atau inisiatif yang efektif dari tingkat akar rumput, serta mendorong pertukaran pembelajaran antardaerah untuk meningkatkan efektivitas sistem politik.
Tran mengusulkan agar Pemerintah Pusat mempelajari dan memberi arahan mengenai penataan ulang serta penyesuaian batas beberapa unit administrasi tingkat kecamatan yang berukuran kecil, dengan tujuan memperluas ruang pembangunan, memudahkan perencanaan infrastruktur, memperkuat konektivitas regional, menarik investasi, mengembangkan kegiatan sosial ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Menyoroti realitas bahwa unit khusus di tingkat kelurahan harus menangani tugas lintas banyak sektor, Tran juga menyarankan penyesuaian struktur organisasi, termasuk mempertimbangkan peningkatan jumlah rata-rata unit khusus di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ia menyebut keputusan rinci dapat ditetapkan provinsi/kota sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Selain itu, ia mengusulkan agar kerangka kepegawaian untuk Partai, pemerintah, Front Tanah Air, dan organisasi sosial-politik di tingkat komune disesuaikan berdasarkan ukuran populasi, jumlah organisasi dan anggota Partai, karakteristik perkotaan, serta beban kerja aktual, alih-alih menggunakan satu kerangka yang sama. Ia juga meminta perhatian pada peningkatan gaji, tunjangan, dan insentif bagi aparatur tingkat komune agar sejalan dengan peran dan beban kerja, sehingga memperkuat motivasi kerja.
Dalam bidang data, Tran mengusulkan pembangunan basis data digital nasional yang lengkap dan tersinkronisasi, dengan interoperabilitas dan prinsip “akurat, lengkap, bersih, dan relevan”, serta dapat digunakan bersama.
Tu, dari Van Son, meminta peningkatan mekanisme desentralisasi dan delegasi serta penyediaan sumber daya khusus bagi komune pegunungan yang memiliki wilayah luas dan medan terfragmentasi setelah penggabungan. Ia juga mengusulkan penyesuaian kuota staf sesuai beban kerja aktual, penguatan pelatihan manajemen digital bagi aparatur akar rumput, serta pembangunan perangkat lunak bersama untuk Partai guna mengurangi pekerjaan manual.
Sejalan dengan itu, Tu berharap penguatan basis data nasional, basis data sektoral, dan platform digital bersama untuk sistem politik dapat terus dilanjutkan, disertai standar terpadu tentang koneksi, berbagi, dan pemanfaatan data dari pusat hingga daerah. Ia juga mendorong penerbitan pedoman terpadu terkait standar dan prosedur data untuk digitalisasi arsip tertentu—terutama di bidang organisasi dan pembangunan Partai—serta dukungan berkelanjutan bagi daerah dalam menyelesaikan digitalisasi arsip dan penerapan platform digital secara serentak.
Ia juga mengusulkan percepatan penyelesaian sistem informasi prosedur administrasi terpusat, penyederhanaan komponen dokumen yang perlu didigitalisasi, serta penggunaan platform AI bersama untuk mendukung sistem politik di tingkat akar rumput. Tu menekankan prioritas dukungan sumber daya bagi investasi infrastruktur digital, serta penyelarasan infrastruktur transportasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung pengembangan pariwisata komunitas dan penghidupan berkelanjutan di kawasan pegunungan.
