Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Predikat ini merupakan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah dan menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah dinilai transparan, akuntabel, serta sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan publik. Ia menyatakan WTP bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan anggaran daerah kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, yang menilai capaian tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam tata kelola keuangan daerah.

Selain capaian WTP, Pemkab Bogor mencatat peningkatan pada indikator integritas aparatur sipil negara (ASN). Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 91, sementara Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 mencatat skor 73,8. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Bogor disebut menjadi yang terbaik di Jawa Barat dan berhasil keluar dari zona merah.

Peningkatan skor ini mencerminkan penguatan sistem pencegahan korupsi, pengawasan internal, serta upaya membangun budaya kerja birokrasi yang berintegritas. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi capaian tersebut dan menekankan bahwa kenaikan skor integritas menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam periode satu tahun, Pemkab Bogor juga melaporkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 516,83 kilometer serta pelaksanaan inovasi digital berkelanjutan. Di sisi lain, disebutkan pula rata-rata indeks kepuasan masyarakat berada di angka 83,29%.