Pemerintah Kabupaten Bungo meluncurkan program barcode kotak amal berbasis data terintegrasi dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Bungo, Rabu (29/4/2026). Peluncuran dipimpin Bupati Bungo H. Dedy Putra bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait, serta dihadiri unsur Polri, termasuk perwakilan Kasubdit SV Densus 88 AT Polri AKP Helmi Muhtarom.
Program ini mewajibkan setiap kotak amal memiliki identitas resmi berupa barcode yang terhubung dengan data pemerintah daerah. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dana donasi di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menegaskan kebijakan ini ditujukan untuk memastikan donasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. “Dengan adanya barcode ini, tidak ada lagi kotak amal yang tidak memiliki identitas. Semua harus jelas pemiliknya agar bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, inovasi itu merupakan tindak lanjut dari penertiban sebelumnya yang menemukan sejumlah kotak amal tanpa identitas sah dan tidak diketahui pengelolanya.
Polri menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah preventif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabid Humas menegaskan, dukungan itu bukan untuk membatasi masyarakat dalam beramal, melainkan untuk memastikan dana yang terkumpul tidak disalahgunakan, termasuk untuk kepentingan yang melanggar hukum.
Menurut keterangan yang disampaikan, keterlibatan Polri, termasuk unsur Densus 88 AT Polri, merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan dana yang dapat berdampak pada gangguan keamanan. Polri juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah agar potensi kerawanan dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat beramal dengan aman dan nyaman.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seremoni peluncuran barcode kotak amal yang disaksikan tamu undangan dan media. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
