Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperkuat langkah pencegahan konflik sosial melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) HSU.
Dalam rapat tersebut, salah satu isu yang mengemuka adalah pentingnya pengawasan terhadap berbagai potensi konflik di masyarakat, termasuk upaya menjaga ruang publik dari aktivitas yang dinilai dapat memicu polemik.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol HSU itu dibuka Kepala Bakesbangpol HSU H. Amberani. Sejumlah unsur hadir, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kepolisian, kejaksaan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga organisasi masyarakat.
Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bakesbangpol HSU, Dr. Harmiati, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini. “Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dalam mendeteksi berbagai potensi konflik sosial. Setiap persoalan dibahas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar penanganannya lebih terarah,” ujarnya, Jumat (4/7/2026).
Dalam pembahasan, Ketua MUI HSU KH Sa’id Masrawan menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan aliran menyimpang di wilayah HSU. Ia juga menjelaskan bahwa jemaah asing yang kerap hadir di daerah tersebut merupakan jemaah tablig dari India dan Pakistan yang berfokus pada kegiatan dakwah.
Terkait isu sosial, Sa’id menegaskan MUI memiliki pandangan keagamaan terhadap perilaku LGBT dan mengimbau agar tidak ada ruang promosi atau kampanye yang mengatasnamakan kebebasan. “Jangan memberikan ruang atas nama kebebasan sehingga menjadi sarana promosi. Masyarakat perlu memahami bahwa MUI telah memiliki pandangan yang jelas mengenai persoalan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Kominfo HSU menyebut aktivitas komunitas waria di wilayah setempat saat ini relatif berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kasat Intelkam Polres HSU Iptu Agus menambahkan pihaknya terus melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pemantauan perkembangan kelompok tertentu di wilayah hukum HSU.
Melalui forum lintas instansi tersebut, Pemkab HSU berharap berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak dini demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat tetap kondusif.
