Pemkab Musi Banyuasin Evaluasi Kinerja Program, Fokus Tekan Kemiskinan dan Stunting

Pemkab Musi Banyuasin Evaluasi Kinerja Program, Fokus Tekan Kemiskinan dan Stunting

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menegaskan kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Pemkab Muba menggelar Desk 1 Penilaian Kinerja secara virtual pada Kamis, 9 April 2026.

Forum evaluasi itu melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengkaji efektivitas program yang telah berjalan. Pembahasan difokuskan pada capaian pelaksanaan serta perbaikan strategi ke depan.

Kegiatan dipimpin Asisten I Setda Pemkab Muba Ardiansyah, didampingi Kepala Bappeda Mursalin serta sejumlah kepala dinas teknis terkait. Ardiansyah menekankan evaluasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan dan tidak berhenti pada aspek administratif.

“Desk ini bukan hanya evaluasi administratif, tetapi menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran,” kata Ardiansyah. Ia menegaskan setiap intervensi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam penanganan kemiskinan dan stunting, Pemkab Muba mengedepankan pendekatan terpadu yang dijalankan secara bersamaan. Sinergi antarpemerintah daerah melalui perangkat daerah dinilai menjadi kunci untuk mencapai target nasional.

Ardiansyah juga menilai persoalan sosial tidak dapat ditangani secara parsial oleh masing-masing sektor. Karena itu, integrasi program diperlukan, mulai dari intervensi gizi hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Selain penguatan program, validitas data menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan. Data yang akurat dinilai dapat meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemkab Muba menyatakan komitmennya untuk memperkuat basis data serta sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala. Upaya itu ditujukan agar program dan bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan Desk 1 Penilaian Kinerja juga menjadi bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah di tingkat nasional. Forum tersebut dimanfaatkan untuk memaparkan capaian sekaligus menyusun strategi lanjutan.

Seluruh kepala OPD menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Mereka sepakat mengesampingkan ego sektoral demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran menekan angka kemiskinan serta stunting secara berkelanjutan.