Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, penyelarasan ini dinilai krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Arah kebijakan itu sejalan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang disampaikan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas, menerima masukan dari berbagai pihak, serta memperkuat sinergi dengan BPK, BPKP, dan elemen masyarakat.

Penguatan sinergi tersebut diyakini menjadi kunci agar pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BPK RI Fathan Subchi menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel. Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto juga menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.

Seminar nasional ini menjadi ruang dialog sekaligus pijakan strategis untuk memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.