Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengimbau masyarakat untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar mengenai kegiatan pawai yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Imbauan ini disampaikan menyusul ramainya dinamika informasi di ruang publik, termasuk di media sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan Pemko Batam terus mencermati setiap informasi yang berkembang agar persoalan dapat dipahami secara utuh dan proporsional. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah kesimpangsiuran yang berpotensi memicu ketegangan sosial.
“Dalam setiap dinamika kebijakan publik, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan dalam kehidupan demokrasi kita saat ini. Kami berharap masyarakat dapat menyikapi berbagai informasi secara arif, tidak terburu-buru dalam membangun persepsi yang berpotensi merugikan kita bersama,” ujar Rudi, Selasa (25/6).
Rudi menekankan bahwa perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan merupakan hal wajar. Ia menyebut, ada pihak yang mendukung, sementara pihak lain memiliki pandangan berbeda. Namun, ia menegaskan pentingnya penyampaian pendapat secara santun serta berdasarkan informasi yang benar dan terverifikasi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan perbedaan ini sebagai ruang dialog yang konstruktif, bukan justru menjadi pemicu perpecahan. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tetap menjaga etika bermedia sosial,” tambahnya.
Ia juga menyatakan Pemko Batam terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mengedepankan klarifikasi dan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar.
“Kami berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga suasana yang kondusif. Mari kita utamakan klarifikasi dan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Batam,” pungkasnya.
Pemko Batam berharap dinamika yang berkembang dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik ke depan.
