Pemerintah Kota (Pemko) Langsa memberikan tanggapan resmi atas aksi unjuk rasa sejumlah warga yang menyoroti penyaluran bantuan bagi korban banjir akibat bencana hidrometeorologi.
Wali Kota Langsa Jeffry Sentana menyatakan pemerintah memahami aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi, terutama terkait penanganan pascabencana.
Jeffry menjelaskan mekanisme bantuan kali ini berbeda dengan bantuan yang sebelumnya telah disalurkan, seperti Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp200 ribu maupun Bantuan Langsung Pangan berupa beras yang bersumber dari APBK.
Menurut dia, untuk bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan dan kemudian menyalurkan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi pada Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan Pemko Langsa berkomitmen agar seluruh dana bantuan banjir yang belum tersalurkan dapat segera dicairkan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan dan regulasi, tanpa diskriminasi maupun praktik yang tidak dibenarkan.
Jeffry juga menyampaikan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan dana bantuan perbaikan rumah, baik pada proses pendataan maupun penyaluran, penanganannya akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain penyaluran bantuan, Pemko Langsa menyebut tengah melakukan penertiban dan normalisasi lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir ke depan. Langkah yang dilakukan antara lain penataan pedagang kaki lima (PKL) serta pembersihan saluran drainase pasar.
Jeffry menegaskan pihaknya tidak akan menolerir praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Jika ditemukan oknum yang terlibat, Pemko Langsa akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Ia menambahkan pemerintah terbuka terhadap pengawasan dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Di akhir pernyataannya, Pemko Langsa menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan aspirasi masyarakat serta mengimbau seluruh elemen untuk tetap menjaga kondusivitas daerah.
