Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan komitmen mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai langkah strategis untuk menata kawasan rawan bencana. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat mitigasi bencana serta mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascahidrometeorologi di Kota Padang.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat memimpin rapat strategis bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Dalam rapat itu, sejumlah agenda percepatan rehab-rekon pascabanjir dibahas, mulai dari penyelesaian lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penataan ruang sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana.
Fadly menegaskan revisi RTRW menjadi instrumen penting agar pembangunan Kota Padang ke depan lebih memperhatikan aspek mitigasi bencana, terutama pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ia juga membuka kemungkinan relokasi warga apabila dinilai sebagai solusi terbaik demi keselamatan masyarakat.
“Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat,” ujar Fadly.
Menurutnya, Pemko Padang siap mendukung penyelesaian persoalan lahan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program rehab-rekon. Ia menyebut relokasi warga di kawasan berisiko tinggi akan dipertimbangkan jika menjadi langkah paling tepat untuk melindungi masyarakat.
Selain itu, Fadly mengaku telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menyatakan pihaknya siap menjalankan program rehab-rekon di Kota Padang yang didanai APBN sebesar Rp1,1 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Reski menjelaskan, tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik pengendalian banjir. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujar Reski.
Ia menambahkan, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir di masa mendatang.
