PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan program pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan meski berada dalam situasi efisiensi anggaran. Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menyatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian serta balai-balai nasional agar dana infrastruktur dari pemerintah pusat tetap dapat dimanfaatkan melalui mekanisme usulan daerah.

Edy menjelaskan, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan menyampaikan terdapat sekitar Rp175 triliun dana yang melekat di kementerian dan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, dana tersebut tetap dapat diusulkan melalui balai, sehingga daerah masih bisa memperoleh manfaat meskipun anggarannya berada di balai.

“Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ada sekitar Rp175 triliun dana yang melekat di kementerian dan OPD, tapi tetap bisa kita usulkan melalui balai. Jadi meskipun anggarannya di balai, kita tetap mendapat manfaatnya,” kata Edy, Sabtu (1/11/2025).

Ia menegaskan Pemprov Kalteng akan melanjutkan proyek infrastruktur secara bertahap, dengan menyesuaikan kondisi fiskal serta hasil evaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada triwulan IV tahun ini dan triwulan I tahun depan.

“Program tidak berhenti, hanya saja pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan. Kalau penyerapan APBD bagus, dana bisa kembali disalurkan pada triwulan berikutnya,” ujarnya.