Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang digagas Wali Kota Jambi, Maulana, dinilai berpeluang menjadi model percontohan di tingkat nasional. Namun, pengamat ekonomi dan perkotaan Jambi, Noviardi Ferzi, mengingatkan program tersebut juga berisiko menimbulkan masalah bila kesiapan di lapangan tidak sejalan dengan target yang dikejar.

Noviardi menyoroti ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi yang menargetkan sekitar 250 ribu rumah tangga masuk dalam ekosistem OPBM. Menurutnya, untuk mendukung target tersebut, Pemkot telah menyiapkan sejumlah infrastruktur penunjang, mulai dari pengadaan gerobak motor (bentor) untuk penjemputan sampah dari pintu ke pintu, pembangunan dan revitalisasi depo transfer, hingga modernisasi armada pengangkut menuju TPA Talang Gulo yang dilengkapi sistem Global Positioning System (GPS) untuk meminimalkan potensi kecurangan layanan.

Ia menilai, dari sisi konsep, OPBM merupakan langkah besar karena menggeser pola lama “kumpul-angkut-buang” menuju pengelolaan sampah dari sumbernya. Meski demikian, Noviardi memberikan catatan kritis pada fase transisi yang sedang berlangsung.

Menurutnya, Pemkot terkesan terburu-buru menutup sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), baik yang liar maupun yang resmi, tanpa memastikan depo transfer dan jaringan layanan bentor di wilayah terkait sudah siap sepenuhnya. Kondisi itu, kata dia, memicu keluhan di masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur, Noviardi menilai komunikasi publik Pemkot Jambi masih belum optimal. Ia menyebut banyak warga masih rancu membedakan iuran OPBM dengan retribusi sampah konvensional yang selama ini dibayarkan.

Dalam pandangannya, minimnya edukasi berpotensi memunculkan resistensi. Ia menekankan pentingnya keterbukaan mengenai alur penggunaan dana yang ditarik dari warga, serta penjelasan mengenai perbaikan layanan yang dijanjikan. Transparansi tarif, menurutnya, menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Di sisi lain, Noviardi mengapresiasi penerapan subsidi silang, yakni pelaku usaha dan warga yang mampu membayar lebih, sementara warga prasejahtera dibebaskan dari biaya. Namun ia mengingatkan, skema tersebut bergantung pada ketepatan data agar tidak salah sasaran dan tidak menimbulkan persepsi adanya dana yang tidak dipertanggungjawabkan.

Noviardi juga menekankan bahwa keberhasilan OPBM tidak semata diukur dari kelengkapan fasilitas, seperti jumlah bentor atau kecanggihan teknologi GPS. Tantangan utama, menurutnya, adalah perubahan perilaku masyarakat agar mau memilah sampah sejak dari rumah.

Untuk mendukung tujuan itu, ia menyarankan Pemkot Jambi segera merilis sistem pengaduan daring yang responsif, membuka akses pantauan armada secara real-time kepada publik, serta mempublikasikan rapor kinerja pelayanan secara berkala.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan OPBM dapat dilihat dari lingkungan yang makin bersih, pengangkutan sampah yang tepat waktu, kepuasan warga, serta berkurangnya volume sampah yang menumpuk di TPA Talang Gulo. Jika indikator tersebut belum tercapai, ia menilai pembenahan baru sebatas pengadaan alat, belum menyentuh reformasi layanan secara menyeluruh.