Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi dinilai belum mampu menghadirkan penataan kawasan yang memberi kenyamanan bagi wisatawan sekaligus kepastian bagi pelaku usaha yang menggantungkan hidup di area wisata.
Sorotan menguat seiring kondisi sejumlah objek wisata, khususnya di sepanjang pesisir selatan Sukabumi yang memiliki garis pantai sekitar 117 kilometer. Di beberapa titik, warung-warung berkonstruksi tenda biru berdiri tanpa penataan seragam sehingga dinilai mengurangi estetika kawasan.
Padahal, kawasan pesisir disebut sebagai salah satu wajah utama pariwisata Kabupaten Sukabumi yang setiap tahun dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.
Pengamat pariwisata Juna Kartadipura menilai masih terdapat kesenjangan antara perencanaan yang disusun dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang mampu menjawab persoalan tata ruang kawasan wisata.
“Seolah-olah Dinas Pariwisata hanya sibuk bekerja di belakang meja, menyusun rencana dan konsep, namun ketika harus menghadirkan solusi nyata di lapangan, hasilnya jauh dari harapan,” ujar Juna, Rabu (1/7/2026).
Ia menilai penataan kawasan wisata tidak cukup hanya melalui penertiban. Pemerintah, menurutnya, perlu menghadirkan konsep yang dapat menjaga keindahan destinasi tanpa mengorbankan mata pencaharian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Juna menilai keberadaan warung-warung milik masyarakat seharusnya dapat ditata dengan desain yang seragam. Dengan begitu, kawasan tetap mendukung keindahan destinasi sekaligus memberikan ruang usaha yang layak bagi pedagang.
“Penertiban bukan berarti menghilangkan atau membiarkan mereka gulung tikar. Yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas, tempat yang tertata rapi, dan desain yang seragam agar tetap indah dipandang. Selama ini solusi itu belum terlihat,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi pengalaman wisatawan saat berkunjung. Selain persoalan estetika, belum adanya konsep penataan yang menyeluruh dikhawatirkan dapat memengaruhi daya tarik destinasi wisata Sukabumi di tengah persaingan dengan daerah lain.
Juna berharap Dispar segera melakukan evaluasi dengan turun langsung ke lapangan, berdialog bersama pelaku usaha, serta menyusun kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kawasan wisata yang tertata, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tandasnya.
