Polda Riau Raih Penghargaan IKP Anggaran Kategori Pagu Sedang, Kapolda Tekankan Transparansi

Polda Riau Raih Penghargaan IKP Anggaran Kategori Pagu Sedang, Kapolda Tekankan Transparansi

Kepolisian Daerah (Polda) Riau meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKP Anggaran) terbaik kategori pagu sedang dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Penghargaan tersebut tercantum dalam piagam resmi yang ditandatangani Kapolri, sebagai bagian dari evaluasi kinerja tahunan terhadap satuan kerja kepolisian di Indonesia dalam aspek penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan terukur.

Menindaklanjuti pencapaian itu, Kapolda Riau menegaskan kepada seluruh jajaran pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus memiliki dampak yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kapolda Riau memandang penghargaan tersebut bukan sebagai akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan standar transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Penekanan itu disebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut lembaga publik menunjukkan hasil konkret dari penggunaan anggaran negara.

Dalam uraian mengenai pengelolaan anggaran, Polda Riau disebut telah menerapkan monitoring anggaran secara menyeluruh melalui pengawasan berkala pada setiap pos pengeluaran. Proses penganggaran juga melibatkan partisipasi berbagai bagian untuk memastikan usulan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, terutama terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ke depan, Kapolda Riau menyatakan komitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan standar akuntabilitas yang telah dicapai. Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban keuangan publik merupakan bagian dari profesionalisme aparat kepolisian, serta diharapkan dapat menjadi catatan penting bagi instansi pemerintah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara.