Dalam demokrasi modern, komunikasi publik seorang pemimpin tidak lagi dipahami sekadar sebagai sarana menyampaikan informasi. Cara pejabat negara atau tokoh politik merangkai kata, memilih diksi, dan merespons kritik ikut menjadi ruang uji bagi legitimasi politik, etika kekuasaan, serta tingkat kepercayaan publik.
Di era digital, setiap potongan ucapan dapat direkam, dipotong, lalu menyebar luas dalam hitungan detik. Karena itu, komunikasi publik para pemimpin terus berada dalam pengawasan masyarakat. Publik tidak hanya menilai capaian kebijakan, tetapi juga memperhatikan cara bertutur, kedewasaan emosional, etika berbahasa, dan kesantunan institusional.
Namun, praktik politik belakangan memperlihatkan paradoks. Upaya politisi untuk tampil autentik dan dekat dengan akar rumput kerap berujung pada normalisasi bahasa yang reaktif. Ketika batas antara kelugasan dan agresivitas verbal menjadi kabur, respons positif di panggung dapat berbalik cepat menjadi sentimen negatif di ruang digital.
Fenomena ini, sebagaimana diulas dalam sebuah kolom di Kompas.com, dapat dilihat dalam sejumlah peristiwa komunikasi pejabat negara. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada 24 Juni 2026.
Dalam tulisan tersebut, Prabowo digambarkan telah lama dikenal sebagai figur pemimpin yang tegas, patriotik, dan berapi-api, bahkan sebelum menjabat sebagai Presiden. Ketika berbicara di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan di Gorontalo, pola komunikasi itu disebut tetap dipertahankan.
Panggung PENAS diposisikan sebagai etalase keberhasilan program ketahanan pangan. Pada kesempatan itu, Prabowo hadir menggunakan kendaraan taktis Maung dan mengenakan Upiya Karanji sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal. Penulis kolom menafsirkan tindakan tersebut sebagai bentuk pengelolaan kesan di hadapan publik, merujuk pada konsep front stage dari Erving Goffman (1959). Melalui simbol yang dekat dengan identitas masyarakat, seorang pemimpin dinilai berupaya membangun kedekatan emosional dengan rakyat.
Di sisi lain, tulisan itu juga menyoroti diksi yang digunakan Prabowo dalam pidatonya saat merespons kritik terhadap pemerintah. Disebutkan, Prabowo melontarkan frasa seperti “emang gue pikirin” dan “ndasmu”. Dalam bahasa Jawa, “ndasmu” secara harfiah berarti “kepalamu”, tetapi dalam percakapan sehari-hari lazim dipakai sebagai ungkapan bernada kasar atau merendahkan ketika ditujukan kepada orang lain.
Penulis kolom menambahkan, penggunaan ungkapan tersebut bukan kali pertama muncul dalam pidato Prabowo. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga disebut pernah memakai ungkapan serupa ketika menanggapi kritik atau perbedaan pandangan.
