Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Langkah ini disebut sebagai upaya mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6). Ia meminta proses penataan BUMN dapat diselesaikan pada tahun ini, dengan harapan dalam dua tahun ke depan BUMN menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, ia menyebut lebih dari 200 perusahaan telah ditutup.

Prabowo mengatakan jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menanyakan langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai proyeksi jumlah BUMN yang akan tersisa. Ia menyebut target akhirnya adalah 250 BUMN.

Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menimbulkan beban organisasi yang besar, mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan, terutama jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Kondisi itu, menurutnya, tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.

Ia menyoroti besarnya biaya overhead akibat banyaknya jabatan struktural di BUMN, yang dinilainya membebani keuangan negara. Prabowo menegaskan biaya tersebut bersumber dari uang rakyat, sementara perusahaan yang tidak untung hanya digunakan untuk membayar overhead.

Prabowo meminta agar penataan BUMN segera dirampungkan sehingga target efisiensi, transparansi, dan orientasi pada kepentingan rakyat dapat tercapai dalam dua tahun mendatang.