Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan pengelolaan BUMN yang lebih efisien dan transparan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu. Ia menegaskan rasionalisasi dilakukan sebagai bagian dari pembenahan dan penertiban BUMN agar lebih optimal melayani kepentingan rakyat.

“Kita ingin BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Saya minta dalam tahun ini prosesnya harus selesai,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total sekitar 1.000 perusahaan yang ada. Ke depan, jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan, sehingga lebih dari 750 BUMN ditutup sebagai bagian dari penataan besar-besaran perusahaan negara.

Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini justru membebani struktur organisasi, mulai dari jajaran direksi hingga komisaris, terutama pada perusahaan yang tidak memberikan keuntungan.

“Beban organisasi sangat besar, sementara banyak perusahaan tidak menghasilkan keuntungan. Ini tentu tidak efisien karena menggunakan uang rakyat,” tegasnya.

Ia berharap langkah rasionalisasi tersebut dapat membuat BUMN lebih sehat secara finansial, lebih profesional dalam pengelolaan, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.