Profesor Dr. Duong Xuan Ngoc, anggota Dewan Ilmiah Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh sekaligus mantan Wakil Direktur Akademi Jurnalisme dan Komunikasi, menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan kekuasaan muncul di mana pun terdapat kewenangan pengambilan keputusan terkait sumber daya, personel, maupun kebijakan publik.
Ia merujuk pada Resolusi No. 04-NQ/TW dari Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral ke-14 Partai Komunis Vietnam yang, menurutnya, menegaskan kembali tekad untuk memerangi korupsi, pemborosan, dan fenomena negatif. Resolusi itu juga dinilai menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan.
Dalam praktik penyelenggaraan negara, Ngoc menilai bidang yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, korupsi, dan kepentingan pribadi adalah urusan kepegawaian. Ia menyebut aspek negatif yang menonjol antara lain pengangkatan, promosi, rotasi, dan evaluasi pejabat. Selain itu, alokasi sumber daya publik juga dipandang rawan korupsi, termasuk dalam konteks penataan kembali unit administrasi setelah penggabungan dan penghapusan tingkat distrik, misalnya terkait pemanfaatan kantor-kantor di tingkat distrik dan komune.
Ia juga menyoroti kerentanan pada kegiatan perizinan, persetujuan, inspeksi, dan audit, serta proses kebijakan publik yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, hingga implementasi. Menurutnya, area inspeksi, pengawasan, dan penanganan pelanggaran pun berisiko menjadi lahan korupsi apabila tidak berjalan independen, terbuka, dan transparan. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi, kejelasan tanggung jawab dan wewenang, pengawasan independen, akuntabilitas, audit, serta penanganan pelanggaran yang tegas.
Ngoc kemudian menguraikan sembilan bidang yang menurutnya perlu menjadi prioritas pemantauan dan inspeksi pada fase baru untuk mencegah korupsi dan pemborosan sejak dini dan dari jauh. Pertama, investasi publik, pembangunan dasar, dan proyek infrastruktur yang dinilainya memiliki banyak risiko. Ia mencontohkan proyek seperti Bandara Long Thanh, Rumah Sakit Viet Duc, dan fasilitas kedua Rumah Sakit Bach Mai di Phu Ly.
Kedua, pengelolaan lahan, sumber daya, dan mineral. Ia menyebut isu mendesak saat ini adalah perlunya perubahan Undang-Undang Pertanahan agar pengelolaan lebih efektif, serta pemanfaatan teknologi dalam bidang tersebut. Ketiga, keuangan publik dan anggaran negara. Keempat, investasi dan pengadaan publik, termasuk pengadaan peralatan dan perlengkapan, terutama paket tender yang menggunakan modal negara dan berisiko terjadi kolusi, “penawar fiktif”, serta pemecahan paket tender.
Kelima, perusahaan milik negara, khususnya pengelolaan modal negara di perusahaan yang dinilai kerap memunculkan korupsi, praktik negatif, dan pemborosan. Keenam, sektor kesehatan dan pendidikan. Pada kesehatan, ia mencontohkan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis. Pada pendidikan, ia menyebut pendaftaran siswa, perekrutan, serta penerbitan sertifikat dan diploma sebagai area yang perlu diawasi. Ketujuh, manajemen personalia, terutama pada tahapan perekrutan, pengangkatan, rotasi, dan promosi pejabat yang dinilai mudah disusupi praktik suap demi jabatan, kekuasaan, keuntungan pribadi, bahkan untuk menghindari hukuman.
Selain itu, ia menyatakan administrasi publik dan pelayanan publik termasuk bidang yang sangat sensitif. Ia juga menyoroti pengelolaan dan penggunaan aset publik—seperti gedung perkantoran, kendaraan dinas, tanah dan bangunan publik, serta peralatan yang dibeli dari dana anggaran negara—yang menurutnya belum dikelola sesuai semangat tata kelola nasional yang modern dan efektif.
Merujuk pada tuntutan Resolusi No. 04-NQ/TW agar pencegahan dan penanganan pelanggaran digabungkan secara erat, Ngoc menilai keduanya merupakan dua sisi yang saling terkait. Ia menyatakan resolusi tersebut menegaskan pemberantasan korupsi sebagai hal yang mendasar, sementara pengendalian kekuasaan sebagai kerja jangka panjang dan inti. Ia juga menyebut penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai prioritas.
Ngoc menekankan pencegahan sebagai tugas mendasar dan strategi jangka panjang, sedangkan penanganan pelanggaran sebagai tugas mendesak yang harus dilakukan segera dan tegas. Menurutnya, penanganan harus dilakukan benar dan sesuai aturan, tanpa “area terlarang” dan tanpa pengecualian. Ia menilai pencegahan yang efektif dapat menurunkan jumlah kasus korupsi, praktik negatif, dan pemborosan, sementara penanganan tegas memberi efek jera, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat efektivitas pencegahan.
Ia juga menekankan perlunya kombinasi sanksi disiplin Partai, administratif, dan pidana, serta pentingnya pemulihan maksimal aset yang hilang atau disalahgunakan. Selain itu, ia menyatakan hasil penanganan pelanggaran perlu dipublikasikan sesuai ketentuan hukum.
