Puluhan orang tua calon siswa SMA di Kota Mataram mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (30/6/2026). Mereka meminta penjelasan dan transparansi terkait hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili yang disebut berubah hanya beberapa jam setelah pengumuman.
Para orang tua mengaku kecewa karena anak-anak mereka semula dinyatakan lolos, namun kemudian statusnya berubah menjadi tidak diterima di akun SPMB Online. Mereka menilai perubahan mendadak itu merugikan calon peserta didik dan memunculkan pertanyaan mengenai proses seleksi.
Salah satu perwakilan orang tua, Rusmini, warga Pagesangan, mengatakan anaknya sempat dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Mataram melalui jalur domisili pada Jumat sore. Namun sekitar pukul 21.00 WITA di hari yang sama, status kelulusan di sistem berubah menjadi tidak diterima.
“Kami sudah senang anak kami diterima di SMA Negeri 1. Tapi malam harinya statusnya berubah menjadi tidak diterima. Kami benar-benar kecewa karena seperti dipermainkan,” kata Rusmini, Selasa (30/6/2026).
Selain perubahan status kelulusan, Rusmini juga mempertanyakan perubahan jumlah kuota penerimaan di SMA Negeri 1 Mataram. Ia menyebut, pada pengumuman awal tercatat 255 peserta diterima, namun beberapa jam kemudian berubah menjadi 205 orang.
“Itu yang kami pertanyakan. Kenapa kuotanya bisa berubah dari 255 menjadi 205? Ke mana 50 kuota itu? Sampai sekarang tidak ada penjelasan yang kami terima,” ujarnya.
Rusmini menuturkan, rombongan orang tua sudah dua kali mendatangi Dinas Dikbud NTB untuk meminta klarifikasi. Pada pertemuan pertama, mereka hanya bertemu operator pengaduan SPMB dan diminta mengikuti perkembangan melalui akun SPMB Online.
Pada pertemuan kedua, mereka diterima Kepala Bidang SMA Dinas Dikbud NTB, M. Toha. Namun, menurut Rusmini, pertanyaan utama mengenai alasan berubahnya hasil seleksi dan berkurangnya kuota belum terjawab. Ia mengatakan pihaknya justru diarahkan untuk mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota kosong.
“Kami hanya diarahkan mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota kosong. Padahal yang kami tanyakan bukan itu. Kami ingin tahu kenapa sistem bisa berubah. Kenapa anak yang sudah diumumkan diterima bisa tiba-tiba tidak diterima,” katanya.
Rusmini menegaskan, para orang tua tidak bermaksud menuduh adanya pihak tertentu yang bermain dalam proses seleksi. Namun mereka meminta pemerintah membuka data secara transparan agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi.
“Kami tidak ingin menuduh siapa-siapa. Yang kami minta hanya transparansi data. Kalau memang ada kesalahan sistem, jelaskan. Kalau ada kesalahan operator, jelaskan. Jangan dibiarkan menggantung seperti ini,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan data jarak domisili yang tercantum di sistem, termasuk adanya peserta yang tercatat memiliki jarak sekitar 86 meter dari SMA Negeri 1 Mataram. Menurutnya, kawasan di sekitar sekolah didominasi kompleks perkantoran dan bukan permukiman.
“Yang kami lihat di sistem ada jarak terdekat 86 meter. Kami mempertanyakan itu karena setahu kami di sekitar sekolah itu bukan kawasan permukiman. Ini yang juga perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Rusmini menyebut persoalan serupa dialami puluhan calon siswa lain di wilayah zonasi, yang status kelulusannya berubah setelah pengumuman. Karena itu, para orang tua berharap Dinas Dikbud NTB segera mengambil langkah konkret agar hak calon siswa tidak hilang akibat persoalan administrasi maupun sistem.
“Kalau memang sejak awal anak kami tidak diterima, mungkin kami bisa menerima. Tapi ini sudah diumumkan diterima, lalu beberapa jam kemudian dibatalkan. Itu sangat menyakitkan bagi anak-anak kami,” ujarnya.
Ia juga meminta agar kuota dikembalikan sesuai pengumuman awal apabila benar jumlah penerimaan semula 255 siswa.
“Kalau memang sejak awal kuotanya 255, ya biarkan tetap 255. Jangan diubah-ubah setelah pengumuman. Anak-anak kami jangan dijadikan korban. Mereka hanya ingin bersekolah di SMA yang memang menjadi haknya sesuai zonasi,” kata Rusmini.
