Transformasi digital di sektor keuangan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar kegiatan literasi masyarakat terkait peran serta warga dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui sistem pembayaran non tunai.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (2/7/2026) di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo tersebut diikuti sekitar 72 peserta. Peserta terdiri atas kepala desa, perangkat desa, serta perwakilan RT dan RW se-Kecamatan Kutoarjo.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, saat membuka kegiatan menegaskan penerapan transaksi non tunai bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan kebijakan strategis untuk memperkuat integritas pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa sistem pembayaran non tunai perlu diterapkan pada seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah karena dapat mengurangi potensi penyimpangan, memperkuat pengawasan, dan menciptakan jejak transaksi yang lebih mudah ditelusuri.
“Transaksi non tunai Pemerintah Daerah adalah sistem yang wajib diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. Kebijakan ini bertujuan meminimalisir risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan,” ujar Dion.
Dion menjelaskan, instrumen pembayaran digital yang telah digunakan pemerintah daerah antara lain Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta Virtual Account. Menurutnya, penggunaan instrumen tersebut membuat proses pembayaran lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik.
Dalam konteks pemerintahan desa, elektronifikasi transaksi dipandang penting karena banyak program pembangunan dan pelayanan masyarakat bermula dari tingkat desa. Karena itu, kepala desa dan perangkat desa diharapkan menjadi pelopor penerapan transaksi digital yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan APBDes.
“Saya berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa memastikan setiap transaksi APBDes berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari celah penyimpangan. Partisipasi aktif dari tingkat desa sangat menentukan keberhasilan elektronifikasi di daerah kita,” tegasnya.
Pimpinan Bank Jateng Cabang Purworejo, Totok Kusmintarjo, menyampaikan keberhasilan ETPD memerlukan kolaborasi pemerintah, perbankan, dan masyarakat. Ia mengatakan Bank Jateng terus mengembangkan layanan digital untuk mempermudah transaksi keuangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, termasuk melalui edukasi mengenai manfaat dan keamanan transaksi non tunai.
“Bank Jateng akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Bank Indonesia untuk menghadirkan layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, menyebut kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya transaksi digital di masyarakat. Menurutnya, peralihan dari transaksi tunai ke pembayaran digital tidak hanya terkait kemajuan teknologi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan, transaksi non tunai dinilai memberi manfaat seperti mengurangi risiko kehilangan uang tunai, mempercepat proses pembayaran, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat pengawasan penggunaan anggaran publik.
“Dengan literasi ini, kami berharap masyarakat semakin paham bahwa pembayaran digital tidak hanya memudahkan, tetapi juga membantu pemerintah daerah meminimalisir risiko kebocoran anggaran dan memperluas inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Hadi.
Secara nasional, ETPD merupakan program yang didorong pemerintah pusat bersama Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperluas penggunaan transaksi elektronik dalam berbagai layanan publik.
Melalui kegiatan literasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap transformasi digital tidak hanya berlangsung di lingkungan birokrasi, tetapi juga menjadi budaya baru di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi warga, implementasi ETPD diharapkan mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, pelayanan publik yang lebih efektif, serta pembangunan daerah yang semakin maju dan inklusif.
