Ratusan mama-mama Papua menduduki Kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong sejak Rabu (1/7/2026) hingga Kamis (2/7/2026). Mereka menuntut transparansi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya terkait penyaluran bantuan modal usaha senilai Rp10,125 miliar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP).
Aksi tersebut dipimpin Ketua Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MP-KS), Levina Duwit. Ia menilai program bantuan modal yang dicairkan pada Desember 2025 dan Januari 2026 tidak tepat sasaran karena minim melibatkan komunitas pedagang mama-mama Papua dalam proses pendataan.
Levina menyebut, dari ribuan penerima bantuan, hanya 494 pedagang mama-mama Papua yang dinilai sah masuk dalam data komunitas mereka, sementara penerima lainnya dipertanyakan. Ia juga menyoroti pembangunan pasar baru yang disebut dilakukan tanpa koordinasi, sehingga fasilitasnya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang untuk berjualan sehari-hari.
Berdasarkan data yang disampaikan P2MP-KS, bantuan modal itu diberikan kepada 2.448 penerima manfaat. Namun, hanya 494 orang yang tercatat sebagai pedagang mama-mama Papua yang terdata dalam komunitas tersebut.
Dalam aksi itu, massa mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Program Bantuan Hibah Modal Usaha bagi pelaku UKM Orang Asli Papua Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut diminta untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan basis data pedagang asli Papua.
Tuntutan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/255/12/2025 tentang penerima dan besaran bantuan modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.
Pendamping hukum P2MP-KS sekaligus advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyurati dinas teknis dan mengajak pemerintah berkoordinasi, namun belum memperoleh respons yang dinilai memadai. Ia juga menilai persyaratan administratif yang diterapkan terlalu rumit dan berpotensi menghambat mama-mama pedagang asli Papua yang memiliki keterbatasan administrasi untuk mengakses bantuan.
Yohanis menegaskan dana Otsus semestinya diprioritaskan untuk memperkuat perekonomian masyarakat asli Papua, terutama mama-mama Papua yang selama ini menjadi pelaku utama ekonomi di pasar tradisional. Ia juga menyatakan dana Otsus seharusnya difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuntutan tersebut. Aksi mama-mama Papua dilaporkan masih berlangsung, termasuk dengan pemalangan di Gedung Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
