Keputusan Arab Saudi menghapus Paket D dan menggantinya dengan tiga kategori layanan baru untuk musim haji 1448 H atau 2027 M dinilai bukan sekadar perubahan administratif. Kebijakan ini disebut menandai babak baru reformasi tata kelola haji yang berpotensi memengaruhi biaya.
Hal tersebut disampaikan Dwi Taufan Hidayat, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas sekaligus Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kabupaten Semarang. Ia menilai perubahan skema layanan itu menjadi bagian dari reformasi yang perlu diikuti dengan tuntutan transparansi layanan.
