Rencana penyelenggaraan retreat bagi pejabat di Kalimantan Barat (Kalbar) mendapat sorotan dari DPRD. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan terkait penggunaan anggaran serta menjelaskan urgensi kegiatan tersebut.

Menurutnya, kejelasan tujuan dan manfaat retreat perlu dipaparkan secara rinci agar publik memahami alasan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi anggaran untuk memastikan perencanaan belanja daerah tetap tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Fraksi Demokrat juga menilai keterbukaan informasi menjadi hal krusial, terutama menyangkut besaran biaya, peruntukan anggaran, serta dasar pertimbangan pelaksanaan retreat. DPRD, kata dia, perlu mendapatkan penjelasan yang memadai sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas rencana kegiatan yang dinilai perlu dikaji dari sisi prioritas, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik.