MUSI RAWAS — Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, M.Si, menggelar sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala desa se-Kabupaten Musi Rawas dan menjadi bagian dari agenda resesnya di titik keenam.
Dalam sosialisasi itu, Fauzi menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi. Ia juga menyoroti adanya penurunan alokasi dana desa secara nasional dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dana desa merupakan kebijakan nasional yang saat ini mengalami penurunan. Karena itu, saya berharap jangan sampai anggaran yang sudah menurun ini justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Fauzi.
Menurutnya, tata kelola dana desa yang baik menjadi kunci agar tidak muncul persoalan hukum maupun administratif, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan Polres Musi Rawas, Kejaksaan Musi Rawas, serta BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran unsur pengawasan dan penegakan hukum itu disebut memberikan penguatan dari sisi pengawasan dan pendampingan.
Fauzi juga memaparkan tiga prinsip yang perlu menjadi pedoman kepala desa dalam mengelola dana desa. Pertama, penggunaan anggaran harus taat dan konsisten sesuai peruntukannya, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan untuk suatu program tidak dialihkan tanpa dasar yang jelas.
Kedua, tertib administrasi. Ia menegaskan seluruh transaksi dan pengeluaran perlu dicatat serta didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pertanggungjawaban.
Ketiga, belanja desa harus berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat agar sejalan dengan target pembangunan desa.
“Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I untuk terus mengawal dan memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Fauzi berharap para kepala desa di Kabupaten Musi Rawas dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat berujung pada masalah hukum.
