Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah di Kabupaten Bintan yang turut membahas persoalan lahan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan permukiman masyarakat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara.
Rakor tersebut dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan, dan digelar pada Kamis (25/06) di Hotel CK, Tanjungpinang. Usai rapat, Ronny menyampaikan bahwa persiapan dan pematangan pendataan ulang bangunan masyarakat di Tanjung Uban semakin maksimal.
Menurut Ronny, rangkaian koordinasi terkait pendataan ulang telah berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya. Pada awal April, telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Republik Indonesia. Kemudian pada awal Mei, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama perwakilan TNI AL, pihak terkait, dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan pendataan ulang bangunan masyarakat Tanjung Uban yang berada di kawasan TNI AL.
Masih pada Mei, digelar rapat internal tim teknis untuk mematangkan metode pemetaan wilayah delapan kampung secara efektif dan akurat menggunakan drone (UAV). Bupati Bintan juga menerbitkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bintan Utara.
Berdasarkan rekapitulasi Tim Inventarisasi selama April 2026, jumlah sementara di Kelurahan Tanjung Uban Kota tercatat 475 KK/bangunan. Tim masih melanjutkan inventarisasi, termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung Uban Selatan.
Ronny menjelaskan, tim teknis gabungan mulai turun ke lapangan pada awal Juni. Pada 10–11 Juni, dilakukan pemetaan lapangan melalui pengambilan data spasial dengan pemetaan udara di delapan kampung. Dari kegiatan tersebut, terkumpul data foto udara (orthophoto) penatagunaan lahan terkini, meski prosesnya sempat terhambat kondisi cuaca.
Inventarisasi data melibatkan tim internal pemerintah daerah, TNI AL, unsur kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat. Pendataan juga mencatat sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti rumah ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan.
“Secara umum semua persiapan telah cukup matang. Tim teknis gabungan juga sudah mulai turun awal Juni kemarin. Kita doakan bersama, ikhtiar ini bisa membuka tabir dan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut khalayak ramai ini,” ujar Ronny.
Ia menambahkan, dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, dibutuhkan terutama pada tahap verifikasi lapangan, validasi, dan sinkronisasi data. Ronny juga berpesan agar tim pendataan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial.
