Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan Ronny Kartika mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah di Kabupaten Bintan yang membahas persoalan lahan TNI Angkatan Laut (AL) dan masyarakat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Rapat tersebut digelar pada Kamis (25/06) di Hotel CK, Tanjungpinang, dan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan.
Usai rapat, Ronny menyampaikan bahwa persiapan dan pematangan pendataan ulang bangunan masyarakat di Tanjung Uban terus dimaksimalkan. Ia menyebut tim teknis gabungan telah mulai turun ke lapangan sejak awal Juni.
Rangkaian koordinasi sebelumnya telah dilakukan, termasuk rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI pada awal April. Selanjutnya, pada awal Mei, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama perwakilan TNI AL, pihak terkait, dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan pendataan ulang bangunan masyarakat Tanjung Uban di kawasan TNI AL. Pada bulan yang sama, tim teknis juga melakukan rapat internal untuk mematangkan pemetaan wilayah delapan kampung secara efektif dan akurat menggunakan metode drone (UAV).
Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bintan Utara. Berdasarkan rekapitulasi sementara Tim Inventarisasi selama April 2026, jumlah di Kelurahan Tanjung Uban Kota tercatat 475 KK/bangunan. Tim masih melanjutkan inventarisasi, termasuk untuk wilayah Kecamatan Tanjung Uban Selatan.
Ronny mengatakan, secara umum tahapan persiapan dinilai telah cukup matang. “Secara umum semua persiapan telah cukup matang. Tim teknis gabungan juga sudah mulai turun awal Juni kemarin. Kita doakan bersama, ikhtiar ini bisa membuka tabir dan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut khalayak ramai ini,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pada 10–11 Juni telah dilakukan pengambilan data spasial melalui pemetaan udara menggunakan drone di delapan kampung. Dari kegiatan tersebut, terkumpul data foto udara (orthophoto) yang menggambarkan kondisi penatagunaan lahan terkini, meski sempat terkendala cuaca.
Inventarisasi data melibatkan tim internal pemerintah daerah, TNI AL, unsur kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat. Pendataan juga mencatat keberadaan sejumlah fasilitas umum dan sosial, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga kantor pemerintahan.
Ronny menekankan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, terutama saat verifikasi lapangan untuk bangunan-bangunan serta proses validasi dan sinkronisasi data. Menurutnya, ketelitian dibutuhkan agar setiap tahapan berjalan sesuai target. Ia juga mengingatkan tim pendataan untuk mengedepankan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
