Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur telah menuntaskan tahapan pertama. Namun, proses tersebut masih menuai catatan dari sejumlah wali murid di Kota Bontang yang menilai ada kekurangan yang perlu segera dibenahi, mulai dari kendala akses sistem hingga transparansi informasi.

Salah satu wali murid, Yosep, menyebut persoalan paling terasa terjadi pada hari pertama pelaksanaan SPMB. Menurutnya, sistem pendaftaran sulit diakses akibat gangguan jaringan sehingga banyak calon pendaftar tidak dapat langsung mengunggah berkas.

“Masalah utamanya di hari pertama. Jaringan tidak bisa dibuka. Untungnya ada perpanjangan waktu pendaftaran,” katanya, Minggu (28/6/2026).

Yosep juga menilai perubahan pengelolaan sistem dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur membuat sebagian masyarakat masih perlu beradaptasi, baik dari sisi tampilan maupun mekanisme pendaftaran.

Meski demikian, ia mengapresiasi adanya informasi kuota tersisa setelah tahap pertama. Menurutnya, informasi tersebut membantu peserta menyusun strategi untuk tahapan berikutnya.

“Dari sisa jalur yang ada sudah terlihat apakah kuotanya akan dialihkan ke jalur domisili atau reguler,” ujarnya.

Di sisi lain, Yosep menilai masih ada informasi yang semestinya dapat dibuka lebih luas kepada publik, terutama pada jalur prestasi. Ia menyebut sistem hanya menampilkan kategori prestasi, seperti akademik, nonakademik, atau keagamaan, tanpa menjelaskan capaian prestasi masing-masing peserta.

“Akses untuk publik tidak memperlihatkan prestasi yang dimiliki pendaftar. Misalnya juara satu tingkat provinsi cabang olahraga tertentu. Padahal informasi seperti itu penting untuk menjaga transparansi,” tuturnya.

Menurut Yosep, hal serupa juga terjadi pada jalur mutasi. Ia berpendapat informasi asal sekolah peserta seharusnya ditampilkan agar masyarakat dapat mengetahui apakah pendaftar benar-benar memenuhi persyaratan jalur tersebut.

“Kalau di jenjang SMP asal sekolah masih ditampilkan. Jadi masyarakat bisa melihat apakah memang berasal dari luar daerah sehingga layak mendaftar melalui jalur mutasi,” katanya.

Selain soal transparansi, Yosep turut menyoroti ketidaksesuaian data nilai rapor yang sempat ditemukan pada tahap pertama. Ia menyebut ada calon peserta didik yang mendapati perbedaan cukup banyak antara nilai rapor asli dan data yang muncul di sistem.

“Ada tetangga saya yang menemukan sekitar 25 nilai berbeda. Untungnya akhirnya operator sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perbaikan data,” ungkapnya.

Ia berharap kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan SPMB tahap kedua berjalan lebih baik. Menurutnya, sistem yang stabil, data yang akurat, serta informasi yang lebih transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi.

“Semoga di tahap kedua nanti masalah-masalah seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.