Jakarta — Kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari dinamika negara demokrasi. Pertanyaan yang kerap muncul adalah sejauh mana kritik dan aksi protes memengaruhi legitimasi politik sebuah pemerintahan. Memasuki sekitar 600 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2026, sejumlah survei dan pembacaan atas respons publik memberi gambaran tentang tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakannya.
Dalam kajian ilmu politik dan komunikasi, dukungan publik dipahami sebagai tingkat persetujuan, kepercayaan, atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, program, lembaga, tindakan, atau rezim. Ukurannya lazim dilihat melalui survei opini publik seperti tingkat kepuasan (approval rating), partisipasi masyarakat, perilaku politik dalam pemilu dan partisipasi pemilih, serta percakapan publik di media massa maupun media sosial. Dukungan semacam ini sering dibaca sebagai legitimasi sosial—penerimaan masyarakat yang memberi “restu” bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan.
Sejumlah data survei yang beredar pada awal 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada pada kategori tinggi, meski terdapat variasi antar-lembaga. Indikator Politik Indonesia dalam survei 15–21 Januari 2026 mencatat 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara sekitar 20 persen menyatakan tidak puas. Angka ini dinilai tinggi untuk presiden yang belum dua tahun menjabat dan dalam sejumlah laporan disebut lebih tinggi dibanding fase awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.
Sebagai pembanding, survei Indopol pada Mei–Juni 2026 mencatat kepuasan yang lebih rendah, sekitar 59,75 persen. Meski demikian, rangkaian survei nasional yang dirujuk dalam data tersebut masih memperlihatkan kepuasan publik berada pada level mayoritas, dengan perbedaan angka bergantung pada metodologi dan waktu pengambilan sampel.
Di luar penilaian terhadap kinerja presiden, dukungan masyarakat terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga tercatat relatif konsisten. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap program MBG, dengan dukungan tertinggi berasal dari Generasi Z. Dalam survei yang sama, sekitar 60 persen responden menginginkan program diperluas untuk seluruh anak Indonesia.
Survei Cyrus Network pada April 2026 mencatat 65,4 persen masyarakat mendukung MBG. Sementara itu, menurut Survei Poltracking, MBG dinilai sebagai program pemerintah yang paling langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pembacaan akademik, karakter manfaat yang segera dirasakan kelompok sasaran kerap membuat legitimasi kebijakan seperti MBG terbentuk lebih cepat.
Selain MBG, pemerintah Prabowo juga menonjolkan kebijakan lain yang sering disorot, seperti Sekolah Rakyat, hilirisasi, dan koperasi desa. Ketiga kebijakan ini menyasar kelompok serta tujuan yang berbeda: Sekolah Rakyat dikaitkan dengan mobilitas sosial, hilirisasi dengan industrialisasi nasional, dan koperasi desa dengan penguatan ekonomi akar rumput. Karena dampaknya cenderung jangka panjang, dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut disebut biasanya terbentuk lebih lambat dibanding program yang manfaatnya dirasakan setiap hari.
Sejumlah konsep dalam ilmu sosial digunakan untuk menjelaskan mengapa dukungan publik dapat tetap tinggi meski terdapat kritik dan demonstrasi. Teori performance legitimacy yang dikaitkan dengan Seymour Martin Lipset menekankan legitimasi dapat terbentuk dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi kinerja dikaitkan dengan program sosial seperti MBG, kebijakan hilirisasi, serta stabilitas keamanan.
Di sisi lain, konsep charismatic authority dari Max Weber kerap dipakai untuk menjelaskan dukungan pada pemimpin yang muncul dari persepsi ketegasan, simbol kepemimpinan, dan kepercayaan personal. Kerangka ini dipandang dapat menjelaskan mengapa tingkat persetujuan seorang presiden bisa tetap tinggi meski sebagian kebijakannya menuai kritik.
Perspektif lain datang dari Amartya Sen melalui capability approach yang menilai keberhasilan negara bukan semata dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan warga untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih produktif. Dalam kerangka ini, MBG dipandang meningkatkan kapasitas gizi, sementara Sekolah Rakyat meningkatkan kapasitas pendidikan. Sekolah Rakyat juga dibaca sebagai upaya memperluas akses pendidikan, mobilitas sosial, dan peluang kerja pada masa depan, sejalan dengan pandangan bahwa kemiskinan tidak hanya soal kekurangan uang, tetapi juga keterbatasan kemampuan untuk berkembang.
Data lain yang disebut dalam rujukan adalah survei 100 hari pemerintahan Prabowo oleh Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 80,9 persen. Angka tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan 100 hari pertama pemerintahan Jokowi pada 2015. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan kepuasan publik adalah persepsi bahwa sejumlah program mulai direalisasikan cepat, termasuk MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan program sosial lainnya.
Dalam kebijakan hilirisasi, pembacaan teoretis juga merujuk pada gagasan developmental state yang kerap dikaitkan dengan Chalmers Johnson. Kerangka ini menekankan negara berkembang tidak bisa bertumpu pada ekspor bahan mentah, melainkan perlu mendorong industrialisasi melalui pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai tambah. Dukungan publik disebut muncul ketika kebijakan ini ditegaskan sebagai strategi industrialisasi nasional.
Kebijakan lain yang disebut mendapat apresiasi adalah Rumah Nelayan, yang dalam rujukan tersebut dikaitkan dengan gagasan negara kesejahteraan dan konsep social citizenship dari T.H. Marshall, yakni pemaknaan kewarganegaraan modern yang mencakup hak hidup layak, perlindungan sosial, dan hak atas tempat tinggal. Dalam pembacaan itu, Rumah Nelayan dipandang sebagai bentuk kehadiran negara untuk memastikan kelompok rentan memiliki standar hidup minimum yang layak.
Secara keseluruhan, rangkaian survei dan pembacaan kebijakan dalam data tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap Presiden Prabowo masih berada pada tingkat tinggi menurut mayoritas survei, meski terdapat variasi angka. Dukungan terhadap program MBG terlihat konsisten dan menjadi contoh kebijakan yang manfaatnya paling cepat dirasakan. Sementara itu, program-program dengan dampak jangka panjang seperti Sekolah Rakyat, hilirisasi, dan koperasi desa dipandang membangun dukungan secara lebih bertahap.
Dalam kerangka yang dirujuk, legitimasi pemerintah tidak hanya bertumpu pada legitimasi elektoral hasil Pilpres 2024, tetapi juga pada legitimasi kinerja yang terbentuk ketika masyarakat merasakan hasil kebijakan secara langsung. Pada titik ini, data survei dan respons publik terhadap sejumlah program menjadi indikator penting untuk membaca kekuatan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
