JAKARTA — Kritik dan demonstrasi merupakan bagian lazim dalam sistem demokrasi. Namun, pertanyaan yang kerap muncul adalah sejauh mana kritik dan aksi protes dapat memengaruhi legitimasi politik atau bahkan mengarah pada penurunan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pada Juni ini memasuki sekitar 600 hari masa kerja, sejumlah data survei dan pembacaan atas respons publik memberi gambaran mengenai tingkat dukungan masyarakat.
Dalam kajian ilmu politik dan komunikasi, dukungan publik dipahami sebagai tingkat persetujuan, kepercayaan, atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, program, lembaga, tindakan, maupun rezim pemerintahan. Ukurannya umumnya terlihat melalui survei opini publik seperti approval rating atau tingkat kepuasan, partisipasi masyarakat, perilaku politik seperti partisipasi pemilih, serta percakapan publik di media massa dan media sosial. Konsep ini juga berkaitan dengan legitimasi sosial, yakni penerimaan masyarakat yang memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan.
Sejumlah survei yang banyak dikutip pada awal 2026 menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Presiden Prabowo. Survei Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 mencatat 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara sekitar 20 persen menyatakan tidak puas. Angka ini disebut sangat tinggi untuk presiden yang belum genap dua tahun menjabat, bahkan dalam beberapa laporan dibandingkan lebih tinggi daripada fase awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.
Meski demikian, terdapat variasi antarlembaga survei. Survei Indopol pada Mei–Juni 2026 menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah, yakni sekitar 59,75 persen. Namun, berdasarkan rangkuman data yang disampaikan dalam naskah rujukan, mayoritas survei nasional masih menempatkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo pada level mayoritas yang kuat.
Selain menilai figur presiden, dukungan publik juga tercermin pada penerimaan terhadap program-program pemerintah. Untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), data yang dikutip menunjukkan dukungan yang relatif konsisten. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap MBG, dengan dukungan tertinggi berasal dari Generasi Z. Dalam survei yang sama, sekitar 60 persen responden menginginkan program tersebut diperluas untuk seluruh anak Indonesia.
Sementara itu, Survei Cyrus Network pada April 2026 mencatat 65,4 persen masyarakat mendukung MBG. Dukungan ini dipahami berkaitan dengan persepsi bahwa program membantu pemenuhan gizi anak dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Adapun Survei Poltracking menempatkan MBG sebagai program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, yang dalam pembacaan akademik dapat diartikan sebagai terbentuknya legitimasi kebijakan karena manfaatnya dirasakan oleh kelompok sasaran.
Di luar MBG, sejumlah kebijakan lain yang kerap disorot adalah Sekolah Rakyat, hilirisasi, dan koperasi desa. Ketiganya menyasar kelompok dan tujuan yang berbeda: Sekolah Rakyat dikaitkan dengan mobilitas sosial, hilirisasi dengan industrialisasi nasional, dan koperasi desa dengan penguatan ekonomi akar rumput. Karena dampaknya lebih berjangka panjang, dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan ini disebut cenderung terbentuk lebih lambat dibanding MBG yang manfaatnya dapat dirasakan setiap hari.
Dalam kerangka teori legitimasi kinerja (performance legitimacy) yang dikaitkan dengan Seymour Martin Lipset, pemerintah memperoleh legitimasi dari hasil yang dirasakan masyarakat. Pada konteks pemerintahan Prabowo, legitimasi kinerja tersebut dipandang terkait dengan program MBG, program sosial, hilirisasi, serta stabilitas keamanan. Sementara itu, konsep otoritas karismatik (charismatic authority) yang dikaitkan dengan Max Weber digunakan untuk menjelaskan mengapa dukungan terhadap pemimpin dapat tetap tinggi, meskipun terdapat kritik dan demonstrasi terhadap sebagian kebijakannya, antara lain melalui persepsi ketegasan dan simbol kepemimpinan.
Perspektif lain yang digunakan dalam naskah rujukan adalah pendekatan kapabilitas (capability approach) yang dikaitkan dengan Amartya Sen. Dalam pendekatan ini, negara dinilai bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan warga untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih produktif. MBG dipandang berkontribusi pada kapasitas gizi, sedangkan Sekolah Rakyat pada kapasitas pendidikan, yang keduanya disebut sebagai investasi pembangunan manusia. Sekolah Rakyat juga dipahami memperluas akses pendidikan, mobilitas sosial, dan kesempatan kerja di masa depan.
Data kepuasan publik juga disebut muncul sejak awal masa pemerintahan. Survei 100 hari pemerintahan Prabowo oleh Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 80,9 persen, yang disebut lebih tinggi dibanding 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo pada 2015. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan kepuasan itu adalah persepsi bahwa program mulai direalisasikan dengan cepat, terutama MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan program sosial lainnya.
Untuk kebijakan hilirisasi, naskah rujukan mengaitkannya dengan teori negara pembangunan (developmental state) yang dikaitkan dengan Chalmers Johnson. Dalam perspektif tersebut, negara berkembang dinilai tidak dapat mengandalkan penjualan bahan mentah, melainkan perlu mendorong nilai tambah melalui industrialisasi. Contoh yang disebut dalam naskah adalah pengolahan nikel menjadi baterai, bauksit menjadi alumina, dan tembaga menjadi produk industri. Dalam kerangka ini, hilirisasi dipandang sebagai strategi industrialisasi nasional, dan penegasan kebijakan tersebut dinilai memperoleh penerimaan publik.
Naskah rujukan juga menyebut kebijakan Rumah Nelayan sebagai bagian dari gagasan negara kesejahteraan yang dikaitkan dengan T.H. Marshall, yang menekankan bahwa kewarganegaraan modern mencakup hak atas hidup layak, perlindungan sosial, dan tempat tinggal. Rumah Nelayan dipahami sebagai kebijakan yang memastikan kelompok rentan memperoleh kualitas hidup minimum yang layak.
Secara keseluruhan, rangkaian data survei dan pembacaan atas respons publik terhadap sejumlah program utama menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo masih berada pada tingkat mayoritas, meski terdapat variasi angka antarlembaga survei. Dalam kerangka yang dipakai naskah rujukan, dukungan itu tidak hanya bertumpu pada legitimasi elektoral hasil Pilpres 2024, tetapi juga pada legitimasi kinerja yang dinilai muncul dari manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
