Survei Puspoll Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada pada angka mayoritas, yakni 64,8%. Namun, survei yang sama juga merekam penurunan optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam temuan tersebut, optimisme publik turun dari 80,4% menjadi 53,2%. Penurunan ini dipandang sebagai sinyal adanya jarak antara harapan masyarakat dan pengalaman yang mereka rasakan sehari-hari. Artinya, publik masih memberi kesempatan kepada pemerintah, tetapi mulai meragukan apakah janji dan program yang dijalankan akan berdampak nyata pada kehidupan mereka.
Salah satu faktor yang menonjol dalam survei adalah tekanan ekonomi rumah tangga. Bagi banyak warga, tolok ukur keberhasilan pemerintah bukan semata indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi atau nilai investasi, melainkan hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan harian, seperti keterjangkauan harga beras, ketersediaan minyak goreng, kemudahan memperoleh pekerjaan, serta kecukupan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Survei ini juga menyoroti tingginya ketidakpuasan terhadap beberapa isu yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat, antara lain pengendalian harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan ekonomi nasional. Temuan tersebut menempatkan isu-isu tersebut sebagai pekerjaan rumah yang dinilai mendesak, karena tanpa perbaikan di bidang-bidang itu, capaian pembangunan di sektor lain dinilai sulit mengubah persepsi publik.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Survei mencatat adanya penurunan dukungan publik terhadap program tersebut. Namun, penurunan dukungan ini tidak serta-merta diartikan sebagai penolakan terhadap tujuan program. Publik justru dinilai menginginkan pengelolaan MBG yang lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Survei menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya penerima manfaat. Publik ingin mengetahui dampak nyata program, seperti apakah MBG benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberi manfaat bagi petani, UMKM, dan perekonomian lokal.
Dalam aspek komunikasi, survei mencatat pemerintah dinilai cukup berhasil memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi. Meski demikian, tantangan utama disebut bukan lagi pada kemampuan menyampaikan pesan, melainkan membangun kepercayaan terhadap isi pesan tersebut. Publik menginginkan komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan akuntabel, termasuk informasi mengenai kendala yang dihadapi, langkah perbaikan yang dilakukan, serta target waktu penyelesaian.
Secara keseluruhan, hasil survei ini menggambarkan bahwa kepercayaan publik masih menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi modal tersebut dinilai tidak akan bertahan tanpa kebijakan yang menjawab persoalan mendasar masyarakat. Isu pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, perlindungan daya beli, serta perbaikan tata kelola program prioritas dipandang lebih mendesak ketimbang sekadar penguatan narasi komunikasi.
Puspoll Indonesia menempatkan hasil survei ini sebagai peringatan dini, bukan vonis. Angka-angka tersebut menunjukkan masyarakat belum menutup pintu kepercayaan, tetapi mulai menuntut bukti yang lebih nyata melalui perbaikan kebijakan, penguatan akuntabilitas, dan manfaat program yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
