BOJONEGORO — Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke JDIH DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk monitoring dan evaluasi (monev) e-Raport JDIH, Selasa (25/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala JDIH di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan untuk memastikan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum berjalan sesuai standar nasional.
Dalam monitoring itu, tim Provinsi Jawa Timur menitikberatkan penilaian pada sejumlah aspek, meliputi kelengkapan data dalam sistem e-JDIH, kesesuaian laporan e-Raport JDIH, pengelolaan dan performa website JDIH, kelengkapan unggahan dokumen produk hukum daerah, kualitas metadata dokumen, serta konsistensi pembaruan informasi hukum.
Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan pengelolaan JDIH memenuhi standar layanan informasi hukum sekaligus mendukung kewajiban transparansi publik.
Selain melakukan penilaian, tim JDIH Provinsi Jawa Timur juga memberikan arahan dan masukan kepada tim JDIH DPRD Bojonegoro sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.
DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan komitmennya untuk terus membenahi sistem dan meningkatkan layanan informasi hukum berbasis digital. Upaya ini diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan transparan.
