Sekretaris Jenderal dan Presiden Vietnam, To Lam, menyampaikan rangkuman hasil satu tahun pelaksanaan reformasi dan reorganisasi aparatur sistem politik serta penerapan model pemerintahan tiga tingkat dalam sebuah konferensi. Ia mengatakan konferensi telah menuntaskan seluruh agenda yang direncanakan, dengan masukan peserta yang dinilai kaya, jujur, dan perlu ditindaklanjuti untuk penyempurnaan ke depan.
Dalam pidatonya, To Lam menegaskan kebijakan reformasi untuk membangun aparatur yang lebih efisien, efektif, dan berdaya guna merupakan langkah yang tepat, diperlukan, dan bernilai strategis bagi pembangunan negara. Menurutnya, reformasi ini berdampak luas terhadap hampir seluruh lembaga dan personel dalam sistem politik dari pusat hingga tingkat akar rumput. Setelah satu tahun, Vietnam disebut telah melewati tahap restrukturisasi organisasi awal dan kini perlu mengalihkan fokus ke peningkatan kualitas operasi, kemampuan pelayanan, serta kapasitas aparatur baru dalam mendorong pembangunan.
To Lam merangkum lima capaian utama. Pertama, struktur aparatur dari pusat hingga daerah dinilai telah disederhanakan dan dikonsolidasikan sehingga lebih efisien dan tersinkronisasi, dengan pengurangan sejumlah tingkatan perantara dan birokrasi serta peninjauan fungsi dan tugas lembaga. Reorganisasi lembaga Partai, eksekutif, badan terpilih, Front Persatuan Nasional Vietnam, organisasi politik-sosial, dan unit pelayanan publik disebut berjalan dengan tekad politik tinggi dan pada dasarnya sesuai target.
Kedua, percepatan dilakukan pada penyempurnaan kerangka hukum, desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, reformasi prosedur administrasi, perbaikan lingkungan bisnis, transformasi digital, serta pengembangan basis data. Ia menyebut sejumlah mekanisme dan metode baru untuk penugasan, evaluasi kinerja, dan pemantauan sedang dikembangkan.
Ketiga, pengoperasian model pemerintahan lokal dua tingkat pada tahap awal dinilai stabil. To Lam menyatakan layanan publik, prosedur administrasi, jaminan sosial, pertahanan dan keamanan, kerja lembaga peradilan, serta ketertiban sosial pada dasarnya tetap berjalan tanpa kekosongan pengelolaan. Pemerintah tingkat provinsi dan komune disebut mulai beradaptasi dengan fungsi dan metode kerja baru.
Keempat, ia menilai terdapat inovasi dalam kepemimpinan, pengarahan, dan pelaksanaan. Komite partai, pemerintah, lembaga, dan unit disebut proaktif menetapkan aturan kerja, mekanisme koordinasi, serta dukungan bagi unit di akar rumput. Penataan, penugasan, dan evaluasi kader juga disebut berubah dengan menekankan kompetensi sesuai posisi kerja dan manajemen berbasis data, kemajuan, serta hasil.
Kelima, kerja propaganda, penyebaran informasi, pendidikan politik-ideologi, dan mobilisasi untuk membangun konsensus sosial disebut dilakukan lebih sistematis. Menurut To Lam, moral aparatur yang terdampak restrukturisasi umumnya stabil, pejabat mematuhi penugasan organisasi, dan masyarakat mendukung kebijakan utama Partai.
Atas capaian tersebut, To Lam menyampaikan penghargaan kepada lembaga Partai dan Negara, Front Persatuan Nasional Vietnam, organisasi politik-sosial, kementerian, daerah, angkatan bersenjata, serta para kader dan pekerja di seluruh negeri. Namun, ia mengingatkan agar tidak cepat puas karena hasil yang dicapai baru langkah awal dan masih diperlukan tekad serta pendekatan yang lebih ilmiah dan inovatif.
Konferensi juga mengidentifikasi tujuh kelompok kendala utama. Pertama, sejumlah kerangka kelembagaan terkait struktur organisasi, fungsi, desentralisasi, pendelegasian, dan mekanisme operasi baru dinilai belum sinkron. Di beberapa tempat, tugas telah diberikan tanpa panduan tepat waktu, atau kewenangan didelegasikan tanpa dukungan sumber daya dan alat manajemen yang memadai.
Kedua, kerangka hukum disebut belum konsisten dan seragam, dengan sejumlah aturan yang belum jelas, termasuk pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi; tanah, sumber daya, mineral, dan hutan; serta keuangan dan anggaran. Koordinasi antarlembaga juga dinilai belum sepenuhnya jelas, dan sebagian model organisasi pascarestrukturisasi masih dalam tahap penyempurnaan.
Ketiga, kapasitas pelaksanaan di tingkat akar rumput—terutama tingkat kecamatan—dinilai belum memenuhi kebutuhan baru, sementara beban kerja meningkat dan terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang pertanahan, perencanaan, pembangunan, keuangan, investasi, teknologi informasi, inspeksi, dan manajemen perkotaan. Dalam pidato itu disampaikan penilaian bahwa 53% pejabat tingkat provinsi dan 30% pejabat tingkat kecamatan memenuhi persyaratan pekerjaan.
Keempat, kuota pegawai, struktur organisasi, dan mekanisme alokasi sumber daya di sejumlah daerah dinilai masih bersifat rata-rata dan belum mencerminkan perbedaan kondisi wilayah, termasuk jumlah penduduk, luas, karakter perkotaan, pegunungan, perbatasan, pulau, serta beban kerja nyata.
Kelima, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, teknologi informasi, dan digital disebut menghambat transformasi digital yang dinilai masih lambat dan belum sinkron. Data khusus disebut masih tersebar, sebagian perangkat lunak tidak saling terhubung atau tidak stabil. Dalam pidato itu disebutkan pusat data nasional baru menghubungkan 5 dari 12 basis data strategis dan 60 dari 104 basis data khusus; dari 106 juta bidang tanah, 23,5 juta memenuhi kriteria “benar, lengkap, bersih, dan valid”; serta data pertanahan belum terstandarisasi sehingga menyulitkan pengelolaan berbasis data. Kondisi ini membuat pejabat lokal harus memakai banyak sistem sekaligus.
Keenam, penanganan aset publik berlebih, penataan ruang kantor, serta pengorganisasian dan digitalisasi arsip disebut masih lambat di banyak tempat. To Lam menilai hal ini mendesak untuk diselesaikan sekaligus merupakan sumber daya besar yang perlu dimanfaatkan.
Ketujuh, pascapenghapusan tingkat distrik, kebutuhan inovasi dalam metode kepemimpinan, pengarahan, inspeksi, dan pengawasan antara tingkat provinsi dan akar rumput memunculkan isu baru. Ia memperingatkan dua risiko tanpa reformasi metode kepemimpinan: melemahnya kendali tingkat atas terhadap akar rumput, atau sebaliknya tingkat bawah terlalu sering meminta arahan sehingga mengurangi inisiatif dan tanggung jawab.
Untuk fase berikutnya, To Lam mengusulkan fokus pada peningkatan kualitas operasi model baru melalui 10 tugas utama. Di antaranya melanjutkan penyempurnaan struktur hukum dan organisasi agar konsisten, jelas, transparan, dan mudah diterapkan; menghindari tumpang tindih fungsi dan memastikan penanggung jawab utama untuk setiap urusan.
Ia juga mendorong inovasi metode kepemimpinan Partai agar tetap komprehensif tanpa menggantikan fungsi lembaga negara dan organisasi terkait, serta meningkatkan kualitas organisasi Partai di tingkat akar rumput. Selain itu, model pemerintahan lokal dua tingkat diminta disempurnakan dengan penegasan peran provinsi pada aspek strategis, perencanaan, koordinasi, alokasi sumber daya, inspeksi, dan keterkaitan regional, sementara komune diposisikan sebagai garda terdepan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga dan bisnis.
To Lam menekankan desentralisasi dan pendelegasian kewenangan harus disertai sumber daya dan kontrol kekuasaan, termasuk penguatan inspeksi, audit, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga menyoroti pentingnya membangun tim pejabat yang sesuai dengan tuntutan model baru melalui penataan posisi kerja, penguatan tenaga spesialis di tingkat akar rumput, pelatihan, rotasi, serta kebijakan insentif dan kondisi kerja yang memadai, terutama di wilayah sulit.
Di bidang digital, ia meminta peningkatan infrastruktur dan percepatan transformasi digital dengan standardisasi, integrasi, dan pemanfaatan data, serta perancangan ulang proses kerja agar lebih terhubung dan memudahkan warga serta pelaku usaha. Peran Front Persatuan Nasional Vietnam dan organisasi massa juga diminta diperkuat, termasuk sebagai saluran untuk menyerap dan menanggapi masukan masyarakat atas kualitas layanan aparatur baru.
Selain itu, ia menekankan perlunya pengelolaan aset publik, kantor, dan arsip secara efektif dan transparan, dengan prioritas pemanfaatan bagi layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta memastikan tidak ada kehilangan atau kerusakan dokumen yang berdampak pada hak sah organisasi, warga, dan bisnis. Metode inspeksi dan pengawasan diminta berinovasi dengan menggabungkan pemantauan langsung dan berbasis data, disertai indikator kinerja seperti waktu pemrosesan layanan, ketepatan waktu, kepuasan warga dan pelaku usaha, hingga kemampuan penyelesaian masalah sejak dini. Ia juga menyinggung perlunya mekanisme perlindungan bagi pejabat yang bertindak demi kepentingan umum sesuai kewenangan dan prosedur, serta penindakan tegas bagi pelanggaran.
To Lam menutup pidato dengan menyerukan agar instansi terkait segera merangkum seluruh masukan konferensi ke dalam laporan, kesimpulan, dan rencana aksi yang jelas, termasuk pembagian tugas, koordinasi, tenggat waktu, sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan berkala. Ia menegaskan semangat pelaksanaan reformasi: organisasi baru harus menciptakan kemampuan baru, desentralisasi harus sejalan dengan tanggung jawab baru, data harus melahirkan metode tata kelola baru, dan aparatur baru harus menghadirkan kualitas layanan yang lebih baik bagi warga dan dunia usaha.
