Urgensi UU MBG dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan regulasi, tetapi juga untuk membangun sistem pengawasan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Melalui kerangka tersebut, pelaksanaan program strategis diharapkan dapat dipantau secara lebih terukur dan terbuka.
Dalam gagasan pengawasan digital ini, integrasi data menjadi salah satu elemen penting agar informasi dapat dihimpun dan ditelusuri secara konsisten. Selain itu, audit independen dipandang diperlukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Partisipasi publik juga disebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya kebijakan. Dengan kombinasi integrasi data, audit independen, dan keterlibatan publik, program strategis bangsa diharapkan berjalan tepat sasaran sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.
