Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah mengumumkan program pencairan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 7 juta untuk setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam narasi yang menyertai unggahan, bansos itu disebut berlaku pada Desember hingga Januari 2026.
Video tersebut dibagikan sejumlah akun Facebook pada Jumat (26/6/2026). Salah satu narasi yang beredar menyebut, “Kabar gembira warga Indonesia yang kurang mampu ada bansos NIK KTP berisi bantuan 7.000.000 juta dari pemerintah, berlaku di bulan Desember sampai bulan Januari 2026.”
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim dalam video itu tidak benar. Video yang menampilkan Prabowo mengumumkan bansos Rp 7 juta per NIK diketahui merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI).
Dalam penelusurannya, Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan Google Search dengan kata kunci terkait, namun tidak menemukan pemberitaan valid yang mendukung klaim adanya program bansos Rp 7 juta per NIK.
Tim kemudian memeriksa video tersebut dengan teknik reverse image search. Hasilnya, visual dalam video identik dengan foto Prabowo yang pernah dimuat dalam artikel Kompas.com pada 15 Agustus 2023 berjudul “Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2025, Prabowo: Kritik terhadap Pemerintah Diperlukan”.
Pidato kenegaraan itu disampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, dan disiarkan secara langsung melalui TNP Parlemen. Dalam pidato tersebut, Prabowo membahas enam poin, antara lain perlunya kritik terhadap pemerintah, pengawasan hukum di Indonesia, kelangkaan minyak, serta pengangguran nasional.
Namun, dalam pidato itu Prabowo tidak mengumumkan pencairan bansos senilai Rp 7 juta untuk setiap NIK. Dengan demikian, video yang beredar di media sosial tersebut merupakan konten manipulatif dan tidak dapat dijadikan rujukan informasi.
