Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya terhadap pembangunan wilayah yang terintegrasi melalui pemaparan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Tombulu. Paparan tersebut disampaikan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang dalam Rapat Lintas Sektor yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Selasa (14/4/2026).

Rapat yang dibuka Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Widayana itu menjadi wadah bagi sejumlah kepala daerah untuk menyelaraskan perencanaan ruang di daerah dengan kebijakan nasional. Selain Minahasa, pertemuan tersebut juga dihadiri Wali Kota Kotamobagu, Bupati Bangka Tengah, serta Bupati Bangka Barat.

Dalam pemaparannya, Vanda Sarundajang menekankan bahwa penyusunan RDTR Tombulu merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk membangun fondasi pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Ia menyebut dokumen RDTR tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang di masa mendatang.

“RDTR Tombulu dirancang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, fokus kami tetap pada keseimbangan, di mana akselerasi ekonomi harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan hidup,” ujar Vanda Sarundajang di hadapan forum lintas sektor.

Ia berharap penyusunan tata ruang yang berkualitas dapat memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kawasan hijau di wilayah Minahasa. Dengan demikian, daerah diharapkan memiliki daya saing tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut disusun secara komprehensif, Vanda Sarundajang didampingi jajaran pejabat dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kehadiran perangkat daerah lintas sektor itu disebut mempertegas sinergi pemerintah kabupaten dalam mewujudkan perencanaan tata ruang yang terpadu guna mendukung visi pembangunan jangka panjang Minahasa.