Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan personel melalui percepatan transformasi koperasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Komitmen itu disampaikan dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-5 Primkoppol Mapolda Sumsel Tahun Buku 2025.
RAT dipimpin Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana SIK MTCP dan digelar di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat utama, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, serta pengurus dan anggota koperasi dari berbagai satuan kerja.
RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang menjadi sarana evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Melalui forum ini, Polda Sumsel mendorong kebijakan ekonomi internal yang adaptif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan nyata personel.
Upaya tersebut disebut sejalan dengan program Presisi Polri yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan anggota sebagai fondasi profesionalisme. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional dinilai dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga besar Polri, sehingga mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian.
Dalam arahannya, Rony menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan koperasi di era modern. Ia juga menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Koperasi memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi berbasis kebersamaan dan keadilan. Setiap keputusan harus berpijak pada kepentingan anggota serta keberlanjutan organisasi,” kata Rony.
Penguatan koperasi ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi personel. Selain menyediakan layanan finansial, koperasi juga dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan sosial serta kesejahteraan jangka panjang anggota dan keluarganya.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menyatakan penguatan koperasi merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.
