Wamen ATR/BPN: Infrastruktur Tepat Sasaran Perlu Ditopang Tata Ruang Terpadu

Wamen ATR/BPN: Infrastruktur Tepat Sasaran Perlu Ditopang Tata Ruang Terpadu

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan terhadap berbagai tantangan perlu dimulai dari kebijakan tata ruang yang terintegrasi.

Pernyataan itu disampaikan Ossy saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

Menurut Ossy, pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah, sementara tanah memerlukan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang jelas, serta harmonisasi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. Karena itu, Kementerian ATR/BPN bersama kementerian/lembaga lain berupaya mewujudkan satu kebijakan perencanaan tata ruang melalui pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan tujuan pembangunan ke dalam satu kerangka tata kelola yang komprehensif.

Dalam pidato berjudul Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure, Ossy menekankan infrastruktur tidak semestinya dibangun hanya berdasarkan pertimbangan teknis, melainkan harus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Ia mencontohkan pentingnya mengutamakan pelayanan publik, seperti memastikan konektivitas ke wilayah yang kurang terlayani, membangun fasilitas kesehatan di lokasi yang benar-benar membutuhkan, serta menyediakan hunian terjangkau di dekat pusat pekerjaan.

Selain aspek sosial, Ossy juga menyoroti ketahanan infrastruktur terhadap risiko, termasuk perubahan iklim dan bencana alam. Ia menilai perencanaan tata ruang dapat menjadi alat mitigasi yang efektif.

Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN telah memperkenalkan sejumlah langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, di antaranya pemetaan potensi banjir dan gempa bumi, regulasi zonasi yang mencegah permukiman di daerah berisiko, serta alokasi ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Ossy menyatakan upaya tersebut masih perlu terus disempurnakan. “Kami memahami bahwa (upaya) ini belum sempurna, tetapi kami terus meningkatkannya demi kebaikan Indonesia,” ujarnya.

Dalam ICI 2025, Ossy hadir didampingi Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN Wida Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Tenaga Ahli Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja. ICI 2025 berlangsung pada 11–12 Juni 2025. Pada hari kedua penyelenggaraan, sejumlah menteri/kepala lembaga Kabinet Merah Putih turut menyampaikan keynote speech.