Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan melaporkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/6/2026), Ossy menyampaikan progres penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.
Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah penyesuaian tata ruang. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan disebut telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Selanjutnya, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
Dari empat RDTR tersebut, tiga di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah juga terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.
Pada rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu, Ossy turut memaparkan perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga kini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan masih memproses tiga permohonan KKPR lainnya.
KKPR yang telah diterbitkan akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan sawit. Ossy menegaskan, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN mendukung permohonan KKPR sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi. Dalam rakortas tersebut, ia didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
Ossy juga menyampaikan bahwa Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24 persen. Menurutnya, capaian itu menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menunjukkan potensi Papua Selatan sebagai salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia.
Kementerian ATR/BPN, kata Ossy, berkomitmen memastikan pengembangan kawasan di Papua Selatan memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang agar pembangunan memberikan manfaat.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta jajaran, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
