Indonesia dinilai perlu memperbaiki iklim investasi agar tidak tertinggal dalam persaingan menarik investor dibanding negara-negara lain di kawasan, seperti Thailand dan Filipina. Upaya itu, menurut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, menuntut penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan peran pemerintah pusat agar pengembangan kawasan industri lebih kompetitif.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri bersama Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Yoyok menilai salah satu persoalan utama yang menghambat investasi adalah tumpang tindih aturan, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarkementerian. Kondisi itu disebut membuat proses investasi menjadi berbelit dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Ketika negara-negara lain berlomba menarik investor, di negara kita justru masih banyak persoalan tumpang tindih aturan yang membuat investasi menjadi tidak nyaman,” ujar Yoyok.
Ia juga mengingatkan bahwa banyaknya aturan dapat memunculkan celah penyimpangan dan membingungkan investor karena perbedaan ketentuan di tiap instansi. “Semakin banyak aturan, di situ pasti akan semakin banyak permainan. Investor akhirnya menjadi bingung karena masing-masing instansi memiliki aturan sendiri,” katanya.
Karena itu, Yoyok mendorong agar revisi regulasi terkait kawasan industri benar-benar diarahkan untuk memangkas birokrasi yang tidak diperlukan dan menghadirkan kepastian hukum bagi investor. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (Batang, Pekalongan, dan Pemalang) tersebut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat di bawah kendali pemerintah pusat.
“Kalau memang ingin membuat undang-undang yang benar-benar pro-investasi, pemerintah pusat harus memegang kendali. Jangan sampai masing-masing berjalan dengan kewenangannya sendiri-sendiri,” tegasnya.
Selain deregulasi, Yoyok meminta pemerintah membangun sistem pelayanan investasi yang lebih transparan. Menurutnya, proses perizinan perlu dibuat sederhana dan mudah dipantau untuk meminimalkan potensi penyimpangan. “Pemerintah harus berani transparan dan membuat semuanya menjadi lebih sederhana sehingga tidak ada lagi ruang untuk permainan,” ujarnya.
Ia berharap RUU Kawasan Industri yang sedang disusun dapat menghadirkan kepastian regulasi, meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, serta bermuara pada peningkatan kemakmuran masyarakat. “Harapannya RUU ini benar-benar pro-investasi, terbuka, transparan, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkasnya.
