Penipuan berkedok bantuan pemerintah kian marak, memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan dukungan finansial. Modusnya terus berkembang dan menyebar melalui berbagai kanal, mulai dari pesan singkat, media sosial, hingga situs web palsu yang dibuat menyerupai laman resmi.
Kondisi ini menuntut kewaspadaan publik. Pelaku biasanya menawarkan janji bantuan dana tunai bernilai besar, pencairan cepat, atau ajakan mengikuti kuis. Dalam sejumlah temuan, tautan yang dibagikan mengarahkan korban ke formulir digital yang meminta data pribadi.
Berikut rangkuman beberapa klaim terkait bantuan pemerintah yang beredar di media sosial dan ditelusuri dalam rubrik Cek Fakta.
Klaim tautan pendaftaran BSU 2026 Rp 600.000
Sebuah unggahan di Facebook pada 30 Maret 2026 memuat klaim adanya link pendaftaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 600.000. Dalam unggahan tersebut, dicantumkan narasi “BSU 2026 mulai cair” disertai syarat umum seperti WNI, pekerja aktif, dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Unggahan juga menampilkan poster bertuliskan “Bantuan Subsidi Upah 2026” dan menyertakan menu “daftar”. Saat menu itu diklik, pengguna diarahkan ke halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, termasuk nama lengkap serta nomor Telegram.
Klaim link pendaftaran BLT periode Maret–Juli
Unggahan Facebook pada 4 Maret 2026 menyebarkan klaim adanya link pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 900 ribu untuk periode Maret–Juni 2026. Postingan tersebut disertai tombol “daftar” yang mengarahkan ke tautan tertentu.
Tautan tersebut membawa pengguna ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi, antara lain nama lengkap dan nomor Telegram.
Klaim link cek bansos PKH dan BPNT cair Maret–April 2026
Sejak 26 Maret 2026, beredar unggahan Facebook yang mengklaim adanya link untuk mengecek status bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disebut cair pada Maret–April 2026. Unggahan itu memuat narasi “bansos PKH dan BPNT cair Maret–April 2026” serta poster bertuliskan “Digitalisasi Bansos mulai Maret 2026”.
Dalam poster tersebut juga ada ajakan “klik daftar” dan klaim bantuan hingga Rp 2.500.000. Menu “daftar” pada unggahan itu mengarah ke halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram.
Rangkaian temuan tersebut menunjukkan pola yang serupa: tautan disebarkan melalui media sosial, lalu mengarahkan pengguna ke laman tertentu yang meminta data pribadi. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menerima informasi bantuan pemerintah, terutama bila disertai tautan pendaftaran atau pengecekan yang meminta identitas dan kontak pribadi.
