Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai program MBG merupakan program utama pemerintah saat ini sehingga akuntabilitasnya harus benar-benar dijaga. Ia menyebut MBG sebagai “program mercusuar” yang menjadi wajah pemerintah, sehingga pertanggungjawabannya perlu selaras dengan tujuan awal kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Adi melalui kanal YouTube miliknya pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam pandangannya, sekalipun ruang partisipasi publik dibuka, pemerintah tetap perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya sikap skeptis dari masyarakat.

Adi menilai publik bisa meragukan apakah laporan atau unggahan yang disampaikan secara terbuka benar-benar akan ditindaklanjuti. Ia mencontohkan, dalam banyak kasus di Indonesia, laporan masyarakat kerap tidak memperoleh respons cepat, bahkan pada perkara yang berkaitan dengan hukum.

Karena itu, ia mendorong agar kebijakan membuka ruang pelaporan melalui media sosial disertai jaminan bahwa masyarakat tidak akan menghadapi risiko hukum saat menyampaikan kritik atau keluhan. Adi juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap potensi jeratan hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketika mengunggah kritik di media sosial.

Menurut Adi, pemerintah perlu memastikan ruang partisipasi publik tersebut tidak berubah menjadi masalah hukum bagi warga yang menyampaikan keluhan secara terbuka. Ia mengingatkan agar inisiatif yang bertujuan baik itu tidak justru menjadi “jebakan Batman”, ketika seseorang melapor namun kemudian ada pihak yang tersinggung dan melaporkannya.