Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai dapat membuat proses pemilihan lebih efisien. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan langkah itu berpotensi membawa kemunduran demokrasi karena membuka ruang pola politik yang lebih elitis dan rawan transaksi.

Iwan menilai, meski mekanisme pemilihan lewat DPRD bisa menekan biaya, pengalihan kembali dari Pilkada langsung berisiko mengulang praktik politik lama. Menurutnya, pola tersebut dapat menjauhkan proses demokrasi dari semangat reformasi. Karena itu, ia berpandangan Pilkada langsung tetap lebih sejalan dengan arah perubahan politik yang diharapkan.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Ia menekankan bahwa persoalan demokrasi tidak semestinya dipersempit hanya pada metode memilih kepala daerah. Dedi menilai masalah yang lebih mendasar justru terletak pada tingginya biaya politik yang kerap berujung pada praktik korupsi.

“Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah,” kata Dedi.

Selain biaya politik, Dedi menyoroti dampak sosial dari Pilkada langsung. Menurutnya, polarisasi di masyarakat kerap muncul dalam setiap siklus pemilu, memicu konflik horizontal dan merusak hubungan sosial.

“Yang paling terasa dari pilkada langsung itu bukan hanya soal biaya politik, tapi polarisasi di masyarakat. Konflik horizontal muncul, hubungan sosial rusak, dan ini terus berulang setiap siklus pemilu,” ujarnya.

Dedi berpendapat, demokrasi tidak harus selalu identik dengan “keriuhan” di masyarakat. Ia merujuk pengalaman selama ini yang menunjukkan kontestasi terbuka kerap disertai kampanye negatif, politik identitas, serta mobilisasi berbasis sentimen primordial.

“Kondisi ini membuat masyarakat terbelah tajam, bahkan setelah pemilu usai,” katanya.